Page 22 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 8 -

pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan
layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan
perekonomian daerah.
51. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut
DAK Nonfisik adalah DAK yang dialokasikan untuk
membantu operasionalisasi layanan publik Daerah
yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.
52. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang
pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian dan
penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan dan menyejahterakan
masyarakat.
53. Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Dekonsentrasi Kepada GWPP adalah pelimpahan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.
54. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang
selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas
dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas
dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
55. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah
Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah
Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah provinsi.
56. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak
memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh
Pemerintah kepada perseorangan, kelompok
masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
57. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
58. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat
SBM adalah standar biaya yang digunakan sebagai
masukan (input) untuk menyusun rincian biaya dalam
suatu Keluaran.
59. Standar Biaya Keluaran yang selanjutnya disingkat
SBK adalah indeks biaya yang ditetapkan untuk
menghasilkan 1 (satu) volume keluaran.
60. Standar Struktur Biaya yang selanjutnya disingkat SSB
adalah batasan besaran atau persentase komposisi
biaya dalam 1 (satu) Keluaran.
61. Non-Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Non-ASN adalah warga negara Indonesia yang