Page 40 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 26 -

(procurement guidelines) masing-masing lender dan
ketentuan perpajakan dan bea masuk yang
berlaku.

Pasal 20
(1) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan/proyek yang
bersumber dari PDN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 huruf b, mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai tata cara pengadaan
dan penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah.
(2) Pengalokasian anggaran yang bersumber dari PDN
mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. Kementerian/Lembaga menyusun rencana
kegiatan yang bersumber dari PDN dengan
berpedoman pada daftar prioritas kegiatan yang
bersumber dari PDN;
b. mencantumkan sumber dana sesuai dengan
naskah perjanjian PDN;
c. mencantumkan kode register PDN yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko; dan
d. melampirkan naskah perjanjian PDN yang disusun
mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan
mengenai tata cara penarikan pinjaman dalam
negeri.

Pasal 21
(1) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan/proyek yang
bersumber dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 huruf c, mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai hibah.
(2) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan/proyek yang
bersumber dari Hibah digunakan untuk mendukung:
a. program pembangunan nasional; dan/atau
b. program lain yang tercantum dalam daftar rencana
kegiatan Hibah.

Pasal 22
(1) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan/proyek yang
bersumber dari SBSN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 huruf d, mengacu pada daftar prioritas proyek
yang bersumber dari SBSN yang ditetapkan oleh
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(2) Pengalokasian anggaran yang bersumber dari SBSN
mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. mencantumkan sumber dana SBSN; dan
b. mencantumkan kode register SBSN yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 23
(1) Pengalokasian anggaran untuk Kegiatan yang
bersumber dari PNBP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 huruf e, berasal dari:
a. PNBP Kementerian/Lembaga;