Page 38 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 24 -

4. penggunaan produk impor; atau
5. asuransi barang milik negara tertentu.
(2) Penyelenggaraan rapat, seminar, lokakarya, dan
sejenisnya yang dilaksanakan di luar kantor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1,
dibatasi kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan
pelaksanaannya dilakukan secara sederhana.
(3) Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak
langsung menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
angka 2, dibatasi kecuali untuk gedung yang bersifat
pelayanan umum khususnya dalam bidang pendidikan,
kesehatan, penegakan hukum, dan gedung/bangunan
khusus dalam bidang ilmu pengetahuan, serta
penanggulangan narkotika.
(4) Pengadaan kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dibatasi,
kecuali untuk:
a. kendaraan fungsional antara lain ambulans untuk
rumah sakit, kendaraan tahanan, atau kendaraan
roda dua untuk petugas lapangan;
b. kendaraan untuk Satker baru yang sudah ada
ketetapan/persetujuan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dan/atau peraturan perundang-undangan
pembentukan Satker baru;
c. penggantian kendaraan dinas yang secara teknis
tidak dapat dimanfaatkan lagi atau yang
memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi; atau
d. kendaraan untuk keperluan antar jemput pegawai.
(5) Penggunaan produk impor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b angka 4 dibatasi dengan
mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.
(6) Asuransi barang milik negara tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5, diprioritaskan
untuk barang milik negara di daerah rawan bencana,
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
negara, yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan mengenai pengasuransian barang
milik negara.

Paragraf 4
Pengalokasian Anggaran untuk Kegiatan yang Didanai dari
Sumber Dana Tertentu

Pasal 18
Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari
sumber dana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf d, merupakan pengalokasian anggaran yang
bersumber dari:
a. PLN;
b. PDN;
c. Hibah;
d. SBSN; atau
e. PNBP.