Page 69 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 55 -

a. lembar surat pengesahan DIPA Petikan yang paling
sedikit memuat:
1. dasar hukum penerbitan DIPA Petikan;
2. identitas dan pagu Satker; dan
3. pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer);
b. halaman I memuat informasi Kinerja dan sumber
dana yang terdiri atas:
1. halaman IA mengenai informasi Kinerja; dan
2. halaman IB mengenai sumber dana;
c. halaman II memuat rincian pengeluaran;
d. halaman III memuat rencana penarikan dana dan
perkiraan penerimaan; dan
e. halaman IV memuat informasi dan penjelasan
terkait blokir dan catatan khusus yang terdiri atas:
1. halaman IVA mengenai alokasi anggaran yang
diblokir sesuai hasil penelaahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c dan
Pasal 71; dan
2. halaman IVB mengenai alokasi anggaran yang
diberi catatan khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d dan Pasal 72.
(2) Lembar surat pengesahan, halaman I, halaman II,
halaman III, dan halaman IV DIPA Petikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan kode
pengaman berupa digital stamp.
(3) Pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3,
meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. DIPA Petikan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari DIPA Induk;
b. DIPA Petikan dicetak secara otomatis dengan
menggunakan Sistem Informasi yang dilengkapi
dengan kode pengaman berupa digital stamp
sebagai pengganti tanda tangan pengesahan
(otentifikasi);
c. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan
Kegiatan Satker dan pencairan dana/pengesahan
bagi BUN/Kuasa BUN;
d. rencana penarikan dana dan perkiraan
penerimaan yang tercantum dalam halaman III
DIPA Petikan diisi sesuai dengan rencana
pelaksanaan Kegiatan;
e. tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang
tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada
pada PA/KPA;
f. dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA
Petikan dengan Sistem Informasi, maka yang
berlaku adalah data yang terdapat di dalam Sistem
Informasi berdasarkan bukti-bukti yang ada; dan
g. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari
sampai dengan 31 Desember.

Pasal 82
(1) Pejabat penandatangan DIPA Induk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf a, meneliti
kebenaran substansi DIPA Induk.