Page 11 - MONITORING ISU 17-23 JANUARI 2022
P. 11

Isu 2
















          Perkembangan Kasus



          Satelit Kemhan














             Identifikasi Isu










             Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan


             Kementrian Pertahanan ketika itu memutuskan menyewa satelit karena

             ada unsur kedaruratan. Karena itu, kata dia, Presiden Joko Widodo


             waktu itu mengeluarkan diskresi atau perintah kepadanya untuk


             menyelamatkan slot orbit tersebut. Kalau itu tidak  dilakukan, orbit itu

             bisa diambil pihak lain dan membahayakan kedaulatan negara. Lebih


             lanjut, Ryamizard mengakui bahwa saat memanfaatkan slot orbit


             tersebut, Kemenhan belum mempunyai anggaran. Namun begitu, kata

             dia, Kemenhan harus tetap menyewa satelit tersebut demi


             menyelamatkan slot orbit sebagaimana perintah Jokowi.





             Menkopolhukam menceritakan bahwa pada Desember 2015 memang


             ada arahan Presiden Jokowi untuk menyelamatkan orbit tanpa

             melanggar peraturan. Namun, sebelum ada arahan tsb, ternyata


             kontrak pengadaan telah dibuat. Tahun 2017 Presiden memerintahkan


             Kemenkopolhukam untuk menangani kasus satelit orbit karena diduga

             bermasalah.





             Menurut Mahfud, ada pihak yang menghambatnya menguak kasus ini


             ke publik. Hal itulah yang kemudian membuatnya meminta BPKP


             melakukan audit tujuan tertentu (ATT). Menurutnya sudah ada oknum

             nakal yang mengincar proyek ini sejak 2011 dengan mengatasnamakan


             Kemenhan. Hal ini, menurutnya, berdasar keterangan saksi dari pihak


             swasta.





             Berdasar hasil audit yang dilakukan oleh BPKP, Menkopolhukam


             Mahfud MD menjelaskan bahwa barang yang diterima dari Navayo

             sebagian besar diduga selundupan, juga ditemukan terjadi dugaan


             pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang

             merugikan keuangan negara dan berpotensi akan terus merugikan


             keuangan negara.





             Saat ini penyidikan sedang berlanjut, Kejaksaan telah memeriksa


             beberapa saksi.





             Di samping itu, Pakar hukum internasional Prof Hikmahanto Juwana


             memberikan saran soal kemungkinan pembatalan putusan hukum

             arbitrase agar tidak terlalu merugikan keuangan negara.



























                  *) Kronologis lengkap ada di bagian lampiran
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16