Page 11 - MONITORING ISU 17-23 JANUARI 2022
P. 11
Isu 2
Perkembangan Kasus
Satelit Kemhan
Identifikasi Isu
Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan
Kementrian Pertahanan ketika itu memutuskan menyewa satelit karena
ada unsur kedaruratan. Karena itu, kata dia, Presiden Joko Widodo
waktu itu mengeluarkan diskresi atau perintah kepadanya untuk
menyelamatkan slot orbit tersebut. Kalau itu tidak dilakukan, orbit itu
bisa diambil pihak lain dan membahayakan kedaulatan negara. Lebih
lanjut, Ryamizard mengakui bahwa saat memanfaatkan slot orbit
tersebut, Kemenhan belum mempunyai anggaran. Namun begitu, kata
dia, Kemenhan harus tetap menyewa satelit tersebut demi
menyelamatkan slot orbit sebagaimana perintah Jokowi.
Menkopolhukam menceritakan bahwa pada Desember 2015 memang
ada arahan Presiden Jokowi untuk menyelamatkan orbit tanpa
melanggar peraturan. Namun, sebelum ada arahan tsb, ternyata
kontrak pengadaan telah dibuat. Tahun 2017 Presiden memerintahkan
Kemenkopolhukam untuk menangani kasus satelit orbit karena diduga
bermasalah.
Menurut Mahfud, ada pihak yang menghambatnya menguak kasus ini
ke publik. Hal itulah yang kemudian membuatnya meminta BPKP
melakukan audit tujuan tertentu (ATT). Menurutnya sudah ada oknum
nakal yang mengincar proyek ini sejak 2011 dengan mengatasnamakan
Kemenhan. Hal ini, menurutnya, berdasar keterangan saksi dari pihak
swasta.
Berdasar hasil audit yang dilakukan oleh BPKP, Menkopolhukam
Mahfud MD menjelaskan bahwa barang yang diterima dari Navayo
sebagian besar diduga selundupan, juga ditemukan terjadi dugaan
pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang
merugikan keuangan negara dan berpotensi akan terus merugikan
keuangan negara.
Saat ini penyidikan sedang berlanjut, Kejaksaan telah memeriksa
beberapa saksi.
Di samping itu, Pakar hukum internasional Prof Hikmahanto Juwana
memberikan saran soal kemungkinan pembatalan putusan hukum
arbitrase agar tidak terlalu merugikan keuangan negara.
*) Kronologis lengkap ada di bagian lampiran

