Page 4 - juknis Bantah SPMI 2019 LPMP Papua revSP pendampingan cetak-dikonversi
P. 4

Sekolah  yang  melaksanakan  model  SPMP  LPMP  Papua  ini  diharapkan  dapat
                     menciptakan  budaya  mutu  berkelanjutan  untuk  pencapaian  prestasi  akademik  dan

                     non-akademik  peserta  didik.  Setiap  kegiatan  mulai  dari  tahapan  input  hingga  out
                     come  akan  diawasi  dan  dikendalikan  mutunya  oleh  LPMP,  dan/atau  TPMPD,

                     dan/atau Dikdasmen.

                     Salah  satu  upaya  untuk  membina  sekolah  model  dalam  mengimplementasikan  SPMI
                     dan membantu mengatasi berbagai kendala yang muncul pada saat pelaksanaan SPMI di

                     sekolah model perlu dilakukan kegiatan pendampingan yang difasilitasi oleh fasilitator
                     daerah  yang  telah  dilatih  oleh  LPMP  Papua.  Pelaksanaan  pendampingan  di  sekolah

                     dapat  dilaksanakan  optimal  dengan  dukungan  pembiayaan  dalam  bentuk  bantuan

                     pemerintah.
                     Jumlah  sekolah  model  yang  mendapatkan  bantuan  pemerintah  melalui  DIPA  LPMP

                     Papua berjumlah 232 sekolah yang tersebar di 29 Kab/kota Provinsi Papua. Mengingat
                     pentingnya program pengembangan sekolah model di tahun 2019 maka LPMP Papua

                     perlu  menyusun  Petunjuk  Teknis  Bantuan  Pemerintah  Pengembangan  Sekolah  Model
                     Penjaminan Mutu Pendidikan.  Petunjuk teknis ini dapat digunakan sebagai acuan oleh

                     Sekolah  Model  dalam  merealisasikan  dana  bantuan  pemerintah  untuk  kegiatan

                     implementasi SPMI.


               B.    Dasar Hukum
                     1.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional

                         (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  78,  Tambahan

                         Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
                     2.  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen  (Lembaran

                         Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
                         Republik Indonesia Nomor 4586);

                     3.  Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

                         Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
                         Republik Indonesia Nomor 4586);

                     4.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
                         sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  2013


               Panduan Penggunaan Bantuan Pemerintah Program Sekolah Model tahun 2019                    - 2 -
               Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi LPMP Papua
   1   2   3   4   5   6   7   8   9