Page 9 - juknis Bantah SPMI 2019 LPMP Papua revSP pendampingan cetak-dikonversi

c. KPPN provinsi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Bank
operasional.

d. Bank operasional KPPN provinsi, mentransfer dana langsung ke rekening sekolah
penerima bantuan pemerintah.

3. Apabila dana yang sudah diterima sekolah, dan terdapat sisa penggunaan/dana tidak

dipergunakan karena suatu lain hal, dana tersebut harus dikembalikan ke Kas Negara.
4. Kewajiban perpajakan:

a. Pada setiap pembelian barang melakukan pemungutan PPN dengan tarif 10% dari
harga beli tidak termasuk PPN, kecuali atas pembelian barang yang jumlahnya

paling banyak Rp.1.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-

pecah.
b. Pembayaran honor, upah atau penghasilan lainnya yang diberikan kepada penerima

penghasilan kegiatan pendampingan pelaksanaan SPMI dipotong PPh pasal 21, jika
sudah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

E. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Sekolah penerima bantuan pemerintah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Sekolah yang telah diverifikasi dan ditetapkan oleh LPMP Papua berdasarkan usulan
dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

2. Sekolah yang telah mendapatkan bimbingan teknis SPMI yang diselenggarakan oleh
LPMP Papua.

3. Sekolah yang berkomitmen melaksanakan SPMI.

4. Sekolah model yang telah melaksanakan SPMI tahun 2016, 2017, 2018
5. Sekolah sudah ter Akriditasi A/B

6. Jumlah Rombongan belajar minimal 8 klas
7. Tidak dalam zona atau gugus yang sama

F. BENTUK BANTUAN PEMERINTAH
Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Model berupa uang sebesar Rp.

20.000.000. (dua puluh juta rupiah).

- 7 -