Page 16 - Modul Pelatihan Koperasi
P. 16

c.  Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia

                         1.  Zaman Belanda
                               Pada  tahun  1908  Raden  Seotomi  melalui  Budi  Utomo  berusaha

                            mengembangkan koperasi rumah tangga tetapi kurang berhasil karena dukungan
                            dari masyarakat sangat rendah. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat akan

                            manfaat  koperasi  masih  sangat  rendah.  Kemudian  sekitar  tahun  1913,  serikat

                            dagang  Islam  yang  kemudian  menjadi  serikat  Islam,  mempelopori  berdirinya
                            beberapa  jenis  koperasi  industri  kecil  dan  kerajinan,  namun  juga    tidak  bisa

                            bertahan  lama.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  rendahnya  tingkat  pendidikan,
                            kurangnya penyuluhan masyarakat, dan miskinnya pemimpin koperasi pada saat

                            itu.
                               Setelah itu, perkembangan koperasi di  Indonesia menunjukkan tanda-tanda

                            yang menggembirakan. Study Club 1928, sebagai kelompok intelektual Indonesia

                            sangat menyadari peranan koperasi sebagai salah satu alat perjuangan bangsa.
                            Pada tahun 1939, koperasi di Indonesia tumbuh pesat, mencapai 1712 buah, dan

                            terdaftar sebanyak 172 buah dan anggota sekitar 14.134 orang.

                         2.  Zaman Jepang
                               Pada masa Jepang ini usaha-usaha koperasi di Indonesia di sesuaikan dengan

                            asas-asas  kemiliteran,  usaha  koperasi  di  Indonesia  dibatasi  hanya  pada
                            kepentingan  perang Asia  Timur  Raya  yang  dikorbankan  oleh  Jepang. Akibat

                            perkumpulan  koperasi  yang  berdiri  berdasarkan  peraturan  Belanda  harus
                            mendapatkan  persetujuan  ulang  dari  Suchokan.  Dalam  perkembangan

                            selanjutnya, pemerintah Jepang menetapkan suatu kebijakan pemisahan urusan

                            koperasi dengan urusan perekonomian. Fungsi koperasi dalam periode ini benar-
                            benar hanya sebagai alat untuk mendistribusikan bahan-bahan kebutuhan pokok

                            untuk kepentingan perang Jepang dan bukan untuk kepentingan rakyat.















                                                        16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21