Page 15 - Buku 10
P. 15
Jawa melalui APDESI maupun Parade Nusantara menun-
tut kehadiran UU Desa yang memberikan otonomi desa dan
dana desa 10% dari total APBN. Berbagai segmen pejuang
desa yang berbeda itu saling berkumpul, berjaringan, ser-
ta bertukar pikiran dalam memperjuangkan kelahiran UU
Desa.
Pada tahun 2005, pemerintah dan DPR mengambil
kesepakatan memecah UU No. 32/2004 menjadi tiga UU:
UU Pemerintahan Daerah, UU Pilkada Langsung, dan UU
Desa. Keputusan ini semakin menggiatkan gerakan pada
pejuang desa. Kemendagri bertinak inklusif, membuka diri
kehadiran para pegiat desa. Pada tahun 2007, Ditjen PMD
Kemendagri menjalin kerjasama dengan Forum Pengem-
bangan Pembaharuan Desa (FPPD) menyiapkan Naskah
Akademik RUU Desa, yang selesai pada bulan Agustus. Se-
jak September 2007 Kemendagri menyiapkan naskah RUU
Desa, yang sudah berkali-kali dibahas antarkementerian,
tetapi sampai tahun 2011, belum ada Amanat Presiden. Pa-
rade Nusantara terus-menerus menekan pemerintah agar
segera mengeluarkan Ampres dan melakukan pembahasan
RUU Desa dengan DPR. Pada bulan Januari 2012 Presiden
mengeluarkan Ampres dan menyerahkan RUU Desa kepada
DPR, dan kemudian DPR membentuk Pansus RUU Desa.
Pansus RUU Desa DPR RI menilai bahwa “Naskah RUU
Desa versi pemerintah tidak sebagus naskah akademiknya”.
Karena itu Pansus membuka diri terhadap inspirasi dan as-
pirasi dari banyak pihak, mulai dari para pakar, pegiat desa
dan pejuang desa. Kombinasi antara pengetahuan, aspira-
14 REGULASI BARU,DESA BARU
