Page 68 - Teknologi dan Komunikasi Untuk Pengurangan Risiko Bencana
P. 68
Agar standar dalam prosedur Komando Penanganan Darurat Bencana
penanggulangan bencana ini berjalan (SKPDB), pengelolaan situs web BPBD,
dengan baik tanpa ada perbedaan antara laporan, peta dan statistik.
pusat dengan daerah maka diperlukan
koordinasi disertai komunikasi yang kuat. Aplikasi SIMAMPU ini dikembangkan
Koordinasi menjadi faktor penting dalam oleh Badan Nasional Penanggulangan
keberhasilan perencanaan pengurangan Bencana untuk mendukung koordinasi dan
risiko bencana, manajemen dalam
kesiapsiagaan, dan penanggulangan
kegiatan tanggap bencana dengan
darurat. tujuan meningkatkan
kapasitas
Aplikasi SIMAMPU
Langkah menjaga pemerintah daerah
koordinasi dengan ini dikembangkan oleh dalam perencanaan,
baik agar tercapai penganggaran,
standarisasi prosedur BNPB untuk mendukung dan pelaksanaan
pena nganan koordinasi dan manajemen pembangunan.
bencana maka
BNPB kemudian dalam penanggulangan SI MAMPU
meluncurkan aplikasi menekankan
Sistem Informasi bencana. pent ingnya
Manajemen komunikasi dan
Pusdalops (SIMAMPU). Sistem SIMAMPU koordinasi antara berbagai tingkatan
merupakan sistem informasi yang berfungsi pemerintahan dan partisipasi masyarakat
untuk mendukung kegiatan operasional dalam proses penanggulangan bencana.
Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops Memiliki peran sebagai pusat koordinasi
PB) secara end-to-end baik di tingkat kebencanaan baik di pusat dan daerah,
nasional (BNPB) maupun BPBD tingkat aplikasi SIMAMPU akan menghubungkan
lokal (provinsi atau kabupaten). SIMAMPU seluruh BPBD di Indonesia. Secara rinci,
memiliki fitur seperti Manajemen Sumber SIMAMPU memiliki fungsi mempercepat
Daya, Pemantauan Bahaya, Diseminasi, analisis dan pengambilan keputusan,
Pencatatan Kejadian dan Dampak karena sistem ini memungkinkan BPBD
Bencana (insiden), Manajemen Status di berbagai daerah dapat dengan cepat
Tanggap Darurat, Pembuatan Sistem memproses dan mengkomunikasikan
TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI SERIAL BUKU PROYEK PRAKARSA KETANGGUHAN BENCANA INDONESIA (IDRIP) TAHUN 2021-2025
66 UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA

