Page 106 - Kantor Wilayah DJPB Provinsi DKI Jakarta

Pada unsur tata kelola permasalahan yang paling mendominasi adalah terkait

pengelolaan aset/ BMN dan administrasi pengelolaan keuangan KPPN sebagai
satuan kerja. Disamping itu pada beberapa KPPN juga terdapat permasalahan
pada administrasi kepegawaian dan pengelolaan kinerja. Secara ringkas temuan
permasalahan yang menonjol pada masing-masing unsur dapat dijelaskan
sebagai berikut :

I. PERMASALAHAN PADA UNSUR PELAKSANAAN TUGAS
KUASA BUN
a. Pengelolaan data kontrak

Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan nomor 190/PMK.05/ 2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan APBN, dalam
pasal 36 ayat (1) bahwa kontrak harus
didaftarkan ke KPPN maksimal 5 HK
setelah kontrak tersebut ditandatangani.
Permasalahan pada pengelolaan data
kontrak masih menjadi temuan yang
paling banyak dan merata di hampir
semua KPPN di Lingkup Kanwil DJPb
Prov. DKI Jakarta. Terdapat satuan
kerja yang terlambat menyampaikan
data kontrak kepada KPPN. Hal ini
ditemukan merata pada KPPN Jakarta I,
KPPN Jakarta II, KPPN Jakarta III,
KPPN Jakarta IV, KPPN Jakarta V,
KPPN Jakarta VI dan KPPN Jakarta VII.
Dari hasil monitoring pada aplikasi
OMSPAN, selama periode Juli s.d
Desember 2019 tingkat ketepatan waktu
penyampaian data kontrak adalah
sebagaimana tabel 3.4 sebagai berikut.

Tabel 3.5

72