Page 107 - Kantor Wilayah DJPB Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data tersebut, keterlambatan pendaftaran data kontrak terjadi
karena berbagai faktor, antara lain kurangnya pemahaman Satker terkait
peraturan dan ketidakpatuhan satker terhadap peraturan. Bahkan terdapat

kemungkinan satker mengabaikan peraturan meskipun satker tersebut telah
memahami bahwa maksimal data kontrak harus didaftarkan 5 hari kerja
setelah ditandatangani. Hal ini karena tidak adanya sanksi tegas bagi satker
yang tidak melaksanakan ketentuan. Disamping itu adanya mekanisme
pemberian dispensasi oleh kepala KPPN juga menyebabkan permasalahan

tersebut cenderung terjadi berulang. Surat permohonan yang ditandatangani
oleh KPA yang diharapkan bisa menjadi kontrol pada internal satker dinilai
kurang efektif. Namun demikian terjadi perbaikan yang cukup signifikan dari

periode pembinaan sebelumnya. Terhadap permasalahan tersebut tim
pembina merekomendasikan agar KPPN meningkatkan koordinasi, sosialisasi
dan mengingatkan kepada satuan kerja yang menjadi mitranya agar
senantiasa melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam penyampaian data
kontrak. Serta KPPN dapat memberikan sanksi kepada satker yang selalu

terlambat mendaftarkan data kontraknya.
b. Penyelesaian Tagihan
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata

Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN, dinyatakan bahwa
proses penyelesaian tagihan dilakukan paling lambat 17 hari kerja. Namun
demikian masih ditemukan keterlambatan proses penyelesaian tagihan
tersebut. Sesuai hasil monitoring pada aplikasi OMSPAN, selama periode Juli
s.d. Desember 2019 tingkat ketepatan waktu penyelesaian tagihan adalah

sebagaimana tabel 3.5 sebagai berikut.

Tabel 3.6

73