Page 148 - Kantor Wilayah DJPB Provinsi DKI Jakarta
P. 148

05     Manajemen Keuangan KPPN
                      selaku Satker



              Berdasarkan  data  manajemen  keuangan  KPPN  selaku  Satker  yang  diperoleh
              tim  pembinaan  dan  supervisi  KPPN    lingkup  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan
              Provinsi  DKI  Jakarta  periode  semester  II  tahun  2019  maka  dapat  dianalisa
              dengan menggunakan analisa SWOT  sebagai berikut :































              Sebagaimana  matriks  analisa  SWOT  tentang  manajemen  keuangan  KPPN
              selaku  Satker  maka  terdapat  faktor  internal  dan  faktor  eksternal  yang
              mempengaruhi  atau  mendukung  manajemen  keuangan  KPPN  selaku  satker.
              Untuk  faktor  internal  KPPN  telah  ditetapkan  Visi,  Misi  dan  Nilai-nilai
              Kementerian  Keuangan  dan  Janji  layanan,  juga  telah  terdapat  regulasi  yang
              jelas  terkait  pengelolaan  keuangan  dengan  dukungan  SDM  KPPN  yang  handal
              dan  kompeten  serta  sistem  aplikasi  yang  terintegrasi  diharapkan  mendukung
              kinerja  layanan  internal  pegawai  KPPN.  Akan  tetapi  volume  kerja  KPPN  yang
              sangat  banyak  dan  kurangnya  pemahaman  pegawai  terhadap  peraturan-
              peraturan  yang  berlaku  membuat  pegawai  kurang  teliti  dan  berhati-hati  dalam
              menyelesaikan  pekerjaan.  Hal  ini  dipengaruhi  juga  oleh  faktor  eksternal  yaitu
              komitmen  pimpinan  untuk  menjaga  kualitas  pelaksanaan  anggaran,  adanya
              audit dari tim audit internal (itjen), dan tim audit eksternal (BPK) untuk menjaga
              akuntabilitas  pelaksanaan  anggaran  dan  pelaporan  keuangan.  Threats/dampak
              dari  pengelolaan  keuangan  yang  kurang  baik  antara  lain  dapat  berakibat  pada
              kesalahan  dalam  pembayaran  tagihan  yang  akan  merugikan  pribadi  pegawai
              maupun  kerugian  negara.  Selain  itu,  hal  tersebut  juga  dapat  berdampak  pada
              ketidaktercapaian target output kinerja pengelolaan keuangan.













                                                                                                                  113
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153