Page 10 - SMA K2013 PPKn X
P. 10

No    Nama Lembaga Negara        Dasar Hukum       Tugas dan Wewenang


                   7.  Komisi Yudisial



                       Badan Pemeriksa
                   8.
                       Keuangan





                 B. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia
                   dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian


                    1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia
                         Dari uraian sebelumnya kalian tentunya sudah memahami bahwa sistem
                      pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan
                      presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat,
                      karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.
                      Dengan demikian, seorang Presiden mempunyai kewenangan yang sangat
                      banyak. Coba kalian perhatikan tabel berikut ini!


                                                  Tabel 1.1
                               Kewenangan Presiden Republik Indonesia Menurut
                                  UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945


                                                         Kewenangan Presiden Republik
                    Kewenangan Presiden Republik
                   Indonesia sebagai Kepala Negara          Indonesia sebagai Kepala
                                                                  Pemerintahan


                  a.  Memegang kekuasaan yang          a.  Memegang kekuasaan
                     tertinggi atas Angkatan Darat,       pemerintahan (Pasal 4 ayat 1).
                     Angkatan Laut, dan Angkatan       b.  Mengajukan Rancangan Undang
                     Udara (Pasal 10).                    Undang kepada DPR (Pasal 5 ayat
                  b.  Menyatakan perang, membuat          1).
                     perdamaian dan perjanjian         c.  Menetapkan Peraturan
                     dengan negara lain dengan            Pemerintah (Pasal 5 ayat 2).
                     persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 1).




                 10    Kelas X SMA/MA/SMK/MAK
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15