Page 11 - SMA K2013 PPKn X
P. 11
Kewenangan Presiden Republik
Kewenangan Presiden Republik
Indonesia sebagai Kepala Negara Indonesia sebagai Kepala
Pemerintahan
c. Membuat perjanjian d. Membentuk suatu dewan
internasional lainnya dengan pertimbangan yang bertugas
persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 2). memberikan nasihat dan
d. Menyatakan keadaan bahaya pertimbangan kepada presiden
(Pasal 12). (Pasal 16).
e. Mengangkat duta dan konsul. e. Mengangkat dan
Dalam mengangkat duta, memberhentikan menteri-
Presiden memperhatikan menteri (Pasal 17 ayat 2).
pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat f. Membahas dan memberi
1 dan 2). persetujuan atas RUU bersama
DPR serta mengesahkan RUU
f. Menerima penempatan (Pasal 20 ayat 2 dan 4).
duta negara lain dengan g. Menetapkan peraturan
memperhatikan pertimbangan pemerintah sebagai pengganti
DPR undang-undang dalam
(Pasal 13 Ayat 3). kegentingan yang memaksa
g. Memberi grasi, rehabilitasi (Pasal 22 ayat 1).
dengan memperhatikan h. Mengajukan RUU APBN untuk
pertimbangan Mahkamah Agung dibahas bersama DPR dengan
(Pasal 14 Ayat 1). memperhatikan pertimbangan
h. Memberi amnesti dan abolisi DPD (Pasal 23 ayat 2).
dengan memperhatikan i. Meresmikan keanggotaan
pertimbangan DPR BPK yang dipilih DPR dengan
(Pasal 14 ayat 2). memperhatikan pertimbangan
i. Memberi gelar, tanda jasa, dan DPD (Pasal 23F ayat 1).
lain-lain tanda kehormatan yang j. Menetapkan hakim agung dari
diatur dengan undang-undang calon yang diusulkan Komisi
(Pasal 15). Yudisial dan disetujui DPR
(Pasal 24A ayat 3).
k. Mengangkat dan
memberhentikan anggota Komisi
Yudisial dengan persetujuan DPR
(Pasal 24 B ayat 3).
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 11
