Page 56 - 1. Modul Wawasan kebangsaan dan Nilai BN
P. 56

beberapa  norma  dasar  bagi  bangunan  dan  substansi  kontrak  sosial  yang
                           mengikat segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam
                           kerangka  berdirinya  suatu  negara  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang
                           dapat dirinci dalam 4 (empat) hal :

                           a.    Kalau alinea kedua dikategorikan norma dasar berupa cita-cita luhur atau
                           visi  bangsa  Indonesia  maka  dari  rumusan  kalimat  alinea  keempat  “Kemudian
                           daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  Pemerintah  Negara  Indonesia  yang
                           melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  …  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban
                           dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”,
                           ini  mengemukakan  norma  dasar  bahwa  dalam  rangka  mencapai  visi  negara
                           Indonesia  perlu  dibentuk  suatu  Pemerintahan  Negara  Indonesia  dengan  misi
                           pelayanan (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
                           Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan
                           bangsa,  dan  (d)  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan
                           kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial.  Pemerintahan  Negara
                           misi pelayanan tersebut merupakan tugas negara atau tugas nasional,  artinya
                           bukan hanya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Preseiden  atau lembaga
                           eksekutif  pemerintah  saja;  kata  ‘Pemerintah’  dalam  alinea  ini  harus  diartikan

                           secara luas, yaitu mencakup keseluruhan aspek penyelenggaraan pemerintahan
                           negara beserta lembaga negaranya;

                           b.    Norma dasar perlu dibuat dan ditetapkan  Undang Undang Dasar (UUD),
                           sebagaimana  disimpulkan  dari  kalimat  “…  maka  disusunlah  Kemerdekaan
                           Kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  Undang  Undang  Dasar  Negara
                           Indonesia”;

                           c.    Norma dasar tentang Bentuk Negara yang demokratis, yang dapat dilihat
                           pada  kalimat  “…yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan  Negara  Republik
                           Indonesia yang berkedaulatan rakyat”;

                           d.    Norma dasar berupa Falsafah Negara Pancasila sebagaimana dirumuskan
                           dalam  kalimat  “…  dengan  berdasar  pada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  …serta
                           dengan  mewujudkan  suatu  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”.
                           Pancasila  yang  mencakup  lima  Sila  (1)  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  (2)
                           Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  (3)  Persatuan  Indonesia,(4)  Kerakyatan
                           yang  dipimpin  Hikmah  Kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan  /  perwakilan,
                           (5)  Keadilan  Sosial  bagi  seluruh  Rakyat  Indonesia,  merupakan  norma-norma
                           dasar  filsafat  negara  bagi  rakyat  Indonesia  dalam  berbangsa  dan  bernegara
                           yang digali dari pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita






                                                                                                           55
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61