Page 52 - 1. Modul Wawasan kebangsaan dan Nilai BN

negeri, Mematuhi peraturan hukum, Tidak main hakim sendiri, Menghormati, dan
menjungjung tinggi supremasi hukum, Menjaga kelestarian lingkungan.

H. Kebijakan Publik dalam Format Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi
Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU
AP”) yang diberlakukan sejak tanggal 17 Oktober 2014, memuat perubahan penting
dalam penyelenggaran birokrasi pemerintahan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengenai jenis produk hukum dalam administrasi pemerintahan;
2. Pejabat pemerintahan mempunyai hak untuk diskresi;
3. Memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan
tugasnya

Dalam UU AP tersebut, beberapa pengertian penting yang dimuat di dalamnya adalah
sebagai berikut:

1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan

dan/atau tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang
melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun
penyelenggara negara lainnya;

2. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha
Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan;

3. Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan
atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan
perbuatan kongkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

5. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan yang
ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi
persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal
peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak
lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

51