Page 48 - 1. Modul Wawasan kebangsaan dan Nilai BN

Sejalan dengan hal tersebut, maka Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota.

Pembagian daerah ke dalam provinsi, kemudian kabupaten, kota dan desa tentunya
tidak dimaksudkan sebagai pemisahan apalagi pemberian kadulatan sendiri. Pada
dasarnya bentuk organisasi pemerintahan negara adalah unitaris, namun dalam
penyelenggaraan pemerintahan dapat saja diakukan pendelegasian urusan
pemerintahan atau kewenangan kepada pemerintahan provinsi, kabupaten/kota
maupun desa. Dengan demikian, Indonesia adalah melting pot atau tempat
meleburnya berbagai keragaman yang kemudian bertransformasi menjadi identitas
baru yang lebih besar bernama Indonesia. Indonesia adalah konstruksi masyarakat
modern yang tersusun dari kekayaan sejarah, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan
ideologi yang tersebar di bumi nusantara. Gerakan separatisme atau upaya-upaya
kearah disintegrasi bangsa, adalah sebuah tindakan ahistoris yang bertentangan
dengan semangat persatuan dan kesatuan tersebut.

Disamping kesatuan psikologis, politis, dan geografis diatas, penyelenggaraan
pembangunan nasional juga harus didukung oleh kesatuan visi. Artinya, ada
koherensi antara tujuan dan cita-cita nasional yang termaktub dalam Pembukaan

UUD 1945 dengan visi, misi, dan sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, hingga Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) baik tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, maka program-program
pembangunan di setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, pada
hakekatnya membentuk derap langkah yang serasi menuju kepada titik akhir yang
sama. Bahkan keberadaan lembaga politik, pelaku usaha sektor swasta, hingga
organisasi kemasyarakatan (civil society) sesungguhnya harus bermuara pada tujuan
dan cita-cita nasional tadi. Ini berarti pula bahwa pencapaian tujuan dan cita-cita
nasional bukanlah tanggungjawab dari seseorang atau instansi saja, melainkan setiap
warga negara, setiap pegawai/pejabat pemerintah, dan siapapun yang merasa
memiliki identitas ke-Indonesia-an dalam dirinya, wajib berkontribusi sekecil apapun
dalam upaya mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional.

E. Makna dan Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Demokrasi tidak datang dengan tiba-tiba dari langit. Ia merupakan proses panjang
melalui pembiasan, pembelajaran dan penghayatan. Untuk tujuan ini dukungan sosial
dan lingkungan demokrasi adalah mutlak dibutuhkan. Kesatuan bangsa Indonesia

47