Page 46 - 1. Modul Wawasan kebangsaan dan Nilai BN

sangat visioner dengan mencita-citakan dan mendeklarasikan diri sebagai bangsa
yang betbangsa dan bertanah air Indoensia, serta berbahasa persatuan bahasa
Indonesia. Pada saat itu, jelas belum ada bahasa persatuan. Jika pemilihan bahasa
nasional didasarkan pada jumlah penduduk terbanyak yang menggunakan bahasa
daerah tertentu, maka bahasa Jawa-lah yang akan terpilih. Namun kenyataannya,
yang terpilih menjadi bahasa persatuan adalah bahasa Melayu. Hal ini menunjukkan
tidak adanya sentimen kesukuan atau egoisme kedaerahan. Mereka telah berpikir
dalam kerangka kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi, kelompok, atau
golongan. Dengan demikian, peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928
adalah inisiatif original dan sangat jenius yang ditunjukkan oleh kalangan pemuda
pada masa itu. Peristiwa inilah yang membentuk dan merupakan kesatuan psikologis
atau kejiwaan bangsa Indonesia.

Selain kesatuan kejiwaaan berupa Sumpah Pemuda tadi, bangsa Indonesia juga
terikat oleh kesatuan politik kenegaraan yang terbentuk dari pernyataan
kemerdekaan yang dibacakan Soekarno-Hatta atas nama rakyat Indonesia pada
tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itulah Indonesia secara resmi menjadi entitas
politik yang merdeka, berdaulat, dan berkedudukan sejajar dengan negara merdeka
lainnya.Makna kesatuan se lanjutnya adalah kesatuan geografis, teritorial atau

kewilayahan. Kesatuan kewilayahan ini ditandai oleh Deklarasi Juanda tanggal 13
Desember 1957 yang menjadi tonggak lahirnya konsep Wawasan Nusantara. Dengan
adanya Deklarasi Juanda tadi, maka batas laut teritorial Indonesia mengalami
perluasan dibanding batas teritorial sebelumnya yang tertuang dalam Territoriale Zee
Maritiem Kringen Ordonantie 1939 (Ordinasi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan
Maritim) peninggalan Belanda. Deklarasi Juanda ini kemudian pada tanggal 18
Februari 1960 dalam Undang-Undang No. 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia.
Konsep Wawasan Nusantara sendiri diakui dunia internasional pada tahun 1978,
khususnya pada Konferensi Hukum Laut di Geneva. Dan puncaknya, pada 10
Desember 1982 konsep Wawasan Nusantara diterima dan ditetapkan dalam
Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau lebih dikenal dengan
UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), yang kemudian
dituangkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS
Dengan penegasan batas kedaulatan secara kewilayahan ini, maka ide kesatuan
Indonesia semakin jelas dan nyata. Konsep kesatuan psikologis (kejiwaan), kesatuan
politis (kenegaraan) dan kesatuan geografis (kewilayahan) itulah yang membentuk
“ke-Indonesia-an” yang utuh, sehingga keragaman suku bangsa, perbedaan sejarah
dan karakteristik daerah, hingga keanekaragaman bahasa dan budaya, semuanya
adalah fenomena ke-Indonesia-an yang membentuk identitas bersama yakni
Indonesia. Sebagai sebuah identitas bersama, maka masyarakat dari suku Dani di
Papua, misalnya, akan turut merasa memiliki seni budaya dari suku Batak, dan

45