Page 42 - 1. Modul Wawasan kebangsaan dan Nilai BN

sistem demokrasi liberal. Untuk menyelamatkan bangsa dan negara karena
macetnya sidang Konstituante, maka pada tanggal 5 Juli Tahun 1959
dikeluarkanlah Dekrit Presiden yang berisi pemberlakuan kembali UUD 1945,
membubarkan Konstituante dan tidak memberlakukan UUDS 1950.

Dari uraian di atas, pada masa UUDS 1950, penyelenggaraan pemerintahan
berdasarkan pada sistem parlementer tidak menghasilkan suatu rintisan kearah
tercapainya tujuan negara yang sejahtera sesuai dengan amanat dari konstitusi.
Mewujudkan kesejahteraan Indonesia yang menjadi tugas pemerintah dalam sistem
banyak partai sebagai akibat pengaruh liberal, justru menimbulkan perpecahan
diantara penyelenggara pemerintahan. Kepentingan golongan sebagai aspirasi partai
lebih menonjol daripada kepentingan umum masyarakat Indonesia. Akibatnya
perkembangan Tata Negara tidak jauh berbeda dengan perkembangan didalam
negara liberal yang masih tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum dalam arti
sempit. Dalam perkembangan yang tidak stabil tersebut, negara kesatuan yang
demokratis ternyata menimbulkan perpecahan diantara partai-partai politik yang
ada. Negara hukum (Pancasila) seperti dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950
tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan sebaliknya tersisih oleh
mekanisme penyelenggaraan yang bersifat liberal.

Artinya, pada masa UUDS 1950, administrasi negara tidak dapat tumbuh dalam
suatu wadah yang penyelenggaraan negaranya tidak mengindahkan norma-
norma hukum dan asas-asas hukum yang hidup berdasarkan falsafah hukum
atau ideologi, yang berakar kepada faham demokrasi dan berorientasi kepada
penyelenggaraan kepentingan masyarakat.

Kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dicanangkan kembali
melalui Dekrit Presiden Tahun 1959 dengan diwarnai oleh pertentangan politik
antara parpol-parpol sebagai warisan dari sistem pemerintahan parlementer
berdasarkan UUDS 1950. Dengan dalih untuk mengatasi keadaan negara,
menyelamatkan kelangsungan negara, menyelamatkan kelangsunagn negara dan
kepentingan revolusi,peranan presiden sangatlah besar. Kehidupan demokrasi yang
belum dapat berjalan secara lancar menurut UUD 1945 berimbas terhadap hubungan
antar lembaga-lembaga kenegaraan, seperti MPR, DPR yang ditentukan oleh Presiden
sebagai pengendalinya. Ditambah pula munculnya lembaga inskonstitusional yang
sebenarnya tidak dibutuhkan. Presiden sebagai kepala eksekutif terlalu turut campur
dalam bidang legislatif dengan banyaknya penerbitan peraturan perundangan yang
notabene bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula dalam bidang Yudikatif,
Presiden telah campur tangan dalam masalah peradilan, sehingga dapat dikatakan
bahwa pada masa ini kekuasaan Ekskutif, Legislatif dan Yudikatif terpusat di tangan

41