Page 38 - 1. Modul Wawasan kebangsaan dan Nilai BN

pergolakan politik dalam negeri. Pembentukan lembaga-lembaga kenegaraan
ternyata juga belum berhasil, mengingat usaha untuk mengokohkan negara kesatuan
mendapat tantangan dari pihak Belanda melalui agresi-agresi yang dilancarkannya
dalam usaha menanamkan kembali imperialisme.

Penyerahan kekuasaan oleh sekutu kepada pemerintah Belanda setelah Perang Dunia
II dijadikan momentum untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk
menghancurkan pemerintah negara Republik Indonesia yang sah. Pada tanggal 3 Juli
1946 bertenpat di Yogyakarta, kekuasaan atas Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil dan
Maluku diserahkan oleh sekutu kepada pemerintahan Hindia Belanda. Demikian juga
pada tanggal 7 – 8 Desember 1946, telah dibentuk Negara Indonesia Timur di bawah
kekuasaan Belanda (Muhamad Yamin, 1960).

Agresi Belanda terus berlanjut dengan tindakan polisional yang pertama dilakukan
pada tanggal 21 Juli 1947 dan yang kedua pendudukan Yogyakarta pada tanggal 19
desember 1948. Selama perang melawan agresi Belanda tersebut, telah dilakukan
beberapa kali persetujuan antara pihak Belanda dengan pihak negara Republik
Indonesia, antara lain persetujuan Linggarjati 25 Maret 1947 dan persetujuan
Renville. Kesemuanya ini berakhir dengan terbentuknya negara-negara bagian yang

bertujuan untuk memperlemah negara Indonesia, sehinga mempermudah
pemerintah Belanda untuk menguasai dan menanamkan kembali kekuasannya.

Dengan terbentuknya negara-negara bagian tersebut sebagai negara boneka, pada
akhirnya terbentuk negara serikat pada tahun 1949. Dengan sendirinya
penyelenggaraan negara berdaasrkan UUD 1945 dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi terhambat
atau terputus. Pada saat itu, UUD 1945 hanya berlaku dalam negara Republik
Indonesia sebagai salah satu negara bagian yang berkedudukan di Yogaykarta.
Prinsip – prinsip negara hukum Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi landasan
mekamisme kenegaraan Indonesia yang juga merupakan landasan pokok bagi
pengembangan administrasi negara tidak berjalan. Pembentukan hukum maupun
pengembangan perundang – undangan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
belum dapat diwujudkan karena tatanan hukum yang berlaku masih tetap diwarnai
oleh hukum pada penjajah Belanda. Produk hukum dan perundang-undangan yang
dibentuk pada masa ini belum banyak yang menyangkut kepentingan umum dalam
usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Hubungan Indonesia-Belanda semakin memburuk setelah agresi kedua tanggal 18
Desember 1948. Atas jasa baik Komisi PBB untuk Indonesia, telah diadakan

37