Page 37 - 1. Modul Wawasan kebangsaan dan Nilai BN

pemerintah Indonesia. Sebelum hal tersebut terlaksana, untuk sementara waktu
dalam masa peralihan tersebut, pasal IV Aturan peralihan UUD menetapkan bahwa :

“Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang – Undang Dasar ini, segala
kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional”.

Marbun (2001) menyatakan, pada awal masa berlakunya UUD 1945, seluruh
mekanisme ketatanegaraan belum dapat dikatakan berjalan sesuai dengan amanat
dalam UUD 1945. Semua masih didasarkan pada aturan peralihan yang menjadi kunci
berjalannya roda pemerintahan negara. Pada saat itu lembaga – lembaga kenegaraan
seperti DPR, MA, MPR, DPA maupun BPK belum dapat terbentuk, kecuali Presiden
dan Wakil Presiden yang dipilih untuk pertama kalinya oleh PPKI pada tanggal 18
Agustus 1945.

Hal ini disebabkan oleh karena proses pengisian atau pembentukan lembaga –
lembaga kenegaraan seperti tersebut diatas memakan waktu yang relatif lama,
karena harus melalui mekanisme perundang – undangan. Sedangkan DPR sebagai
partner Presiden belum juga dapat terbentuk. Menyadari hal ini, maka pembentuk

UUD 1945 memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden untuk melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan negara dengan dibantu Komite Nasional (Pasal IV
Aturan Peralihan UUD 1945).

Selanjutnya ditetapkanlah Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945,
yang meningkatkan maka kedudukan Komite Nasional menjadi badan legislatif yang
berkedudukan sejajar dengan DPR. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945
tersebut, telah membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan negara.
Perubahan tersebut adalah perubahan Kabinet Presidensiil menjadi Kabinet
Parlementer, yang berarti Menteri-menteri tidak bertanggungjawab kepada Presiden
melainkan kepada parlemen. Perubahan sistem kabinet tersebut menghendaki
dibentuknya partai – partai sebagai wadah politik dalam negara. Namun kabinet
parlementer tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, sampai dengan terbentuknya
Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat 1949. Pada saat itu, sistem
pemerintahan saling berganti dari kabinet parlementer ke presidensiil kepada
kabinet parlementer dan sebaliknya dari presidensiil ke parlementer. Mekanisme
pemerintahan negara dapat dikatakan belum menentu atau stabil dan pasal-pasal
dalam aturan tambahan juga tidak dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan UUD 1945 masih terbatas pada penataan dan pembentukan lembaga–
lembaga kenegaraan, karena pemerintah Indonesia juga harus menghadapi

36