Page 36 - 1. Modul Wawasan kebangsaan dan Nilai BN

dilimpahkan kepada locale ressorten tersebut sangat sedikit, sehingga desentralisasi
yang direncanakan tersebut dianggap kurang bermanfaat.

Semenjak tanggal 1 Maret 1942, Pasukan Jepang mendarat di beberapa tempat di
Pulau Jawa, yakni Banten serta dekat Kota Indramayu di Pantai Laut Jawa lainnya
antar Tayu dan Juana dan di daerah Kragan. Masa itu merupakan awal masa
pendudukan Jepang, yang diikuti dengan penyerahan diri panglima sekutu dan
penawanan terhadap pembesar - pembesar Belanda.

Perubahan penting dalam perkembangan tata pemerintahan selama jaman
pendudukan Jepang, ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang No.27
yang berlaku secara efektif mulai tanggal 8 Agustus 1942. Menurut Undang–
Undang ini maka tata pemerintahan daerah pada jaman tersebut yang berlaku di
tanah Jawa dan Madura, kecuali Kooti (Swapraja), susunan pemerintah daerahnya
terbagi atas Syuu (Karesidenan), Si (Kota), Ken (Kabupaten), Gun (Kawedanan), Sen
(Kecamatan) dan Ku (Desa). Aturan-aturan tentang tata pemerintahan daerah
terdahulu tidak berlaku lagi, kecuali aturan yang ditetapkan dalam undang-undang
ini serta aturan yang berlaku buat Kooti. Kemudian dalam Undang-Undang No.28
tanggal 11 Agustus 1942 diberikan aturan mengenai pemerintahan Syuu dan

Tokubotu-Si. Sedangkan mengenai ketentuan tentang Kooti disebutkan pada bagian
penjelasan kedua Undang-Undang tersebut yang menerangkan tentang kedudukan
Kooti Surakarta dan Yogyakarta yang dianggap mempunyai keadaan istimewa, akan
ditetapkan aturan tata pemerintahan yang bersifat istimewa juga.

Pada awal masa kemerdekaan, perubahan sistem administrasi negara di Indonesia
masih dalam keadaan darurat, karena adanya transisi pemerintahan. Sehingga
Bangsa Indonesia berusaha sebisa mungkin untuk membentuk piranti–piranti yang
diperlukan dalam rangka penyelenggaraaan negara sebagai suatu negara yang
berdaulat. Pada saat pertama lahirnya negara Republik Indonesia, suasana
masih penuh dengan kekacauan dan ketegangan, disebabkan oleh berakhirnya
Perang Dunia Kedua. Maka belum dapat segera dibentuk suatu susunan
pemerintahan yang lengkap dan siap untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintahan
seperti dikehendaki oleh suatu negara yang merdeka dan berdaulat.

Bangsa Indonesia baru memulai sejarah sebagai suatu bangsa yang merdeka dan
berdaulat, semenjak dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan. Sebagai suatu
Badan Perwakilan seluruh rakyat Indonesia yang mewakili daerah – daerah dan
beranggotakan pemimpin yang terkenal, kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) ditugaskan oleh pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar
untuk mengatur dan menyelenggarakan perpindahan pemerintahan kepada

35