Page 35 - 1. Modul Wawasan kebangsaan dan Nilai BN

BAB IV
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Indikator Keberhasilan.

Setelah mempelajari bab ini, peserta pelatihan diharapkan mampu menjelaskan bentuk
Negara Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, makna Kesatuan
dalam Sistem Penyelenggaraan Negara, perspektif sejarah Negara Indonesia, makna dan
Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa, prinsip-Prinsip Persatuan Dan Kesatuan
Bangsa, pengamalan Nilai-nilai Persatuan dan Kesatuan, nasionalisme, kebijakan publik
dalam format Keputusan dan/atau tindakan Administrasi Pemerintahan, Landasan
Idiil : Pancasila, UUD 1945: Landasan konstitusionil SANKRI dan peran Aparatur Sipil
Negara (ASN) Berdasarkan UU No.5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara.

A. Umum

Bentuk Negara kesatuan yang disepakati oleh para pendiri bangsa dan kemudian
ditetapkan berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memiliki
makna pentingnya kesatuan dalam sistem penyelenggaraan Negara. Perspektif

sejarah Negara Indonesia mengantrakan pada pemahaman betapa pentingnya
persatuan dan kesatuan bangsa yang didasarkan pada prinsip-prinsip persatuan dan
kesatuan bangsa dan nasionalisme. Kebijakan publik dalam format keputusan
dan/atau tindakan administrasi pemerintahan (SANKRI) memiliki landasan idiil yaitu
Pancasila landasan konstitusionil , UUD 1945 sebagai sistem yang mewadahi peran
Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan UU No.5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil
Negara.

B. Perspektif Sejarah Negara Indonesia

Konstistusi dan sistem administrasi negara Indonesia mengalami perubahan sesuai
tantangan dan permasalahan pembangunan negara bangsa yang dirasakan oleh elite
politik dalam suatu masa. Kuntjoro Purbopranoto (1981) menyatakan bahwa sejarah
administrasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1816, dimana setelah pemerintahan
diambilalih oleh Belanda dari pihak Inggris, segera dibentuk suatu dinas
pemerintahan tersendiri. Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi, maka
dinas pemerintahan setempat mulai merasakan perlunya diterapkan sistem
desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan. Desentralisasi mulai dilakukan pada
tahun 1905, dan dibentuklah wilayah-wilayah setempat (locale ressorten) dengan
dewan-dewannya (locale raden) di seluruh Jawa. Namun ternyata, tugas-tugas yang

34