Page 39 - 1. Modul Wawasan kebangsaan dan Nilai BN

Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag antara Pemerintah Belanda dengan
pemerintah

Indonesia pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949. Hasil KMB tersebut adalah
bahwa Kerajaan Belanda harus memulihkan kedaulatan atas wilayah Indonesia
kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS), sedangkan kekuasaan
pemerintahan akan diserahkan pada tanggal 27 Desember 1949 di Jakarta. Pada saat
itulah negara Indonesia berubah menjadi negara federal yangterdiri dari 16 negara
bagian. Dengan demikian, menurut Ismail Sunny (1977) sejak saat itu, Negara
Indonesia resmi berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat dengan
konstitusi RIS (KRIS) 1949 sebagai Undang-Undang Dasar. Sistem pemerintahan
yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer, dimana pertanggungjawaban
seluruh kebijaksanaan pemerintahan adalah ditangan menteri-menteri sedangkan
presiden tidak dapat diganggu gugat. Akan tetapi, dilain pihak yang dimaksud dengan
pemerintah adalah presiden dengan seorang atau beberapa orang menteri. Tugas
eksekutif adalah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia, khususnya mengurus
supaya konstitusi, undang – undang federal dan peraturan lain yang berlaku untuk
RIS dijalankan.

Paparan di atas menunjukkan bahwa sekalipun presiden termasuk pemerintah,
namun pertanggungjawabannya ada di tangan menteri. Mengingat DPR yang ada
pada waktu itu bukan DPR hasil pemilihan umum, maka terdapat ketentuan bahwa
parlemen tidak dapat menjatuhkan menteri atau kabinet. Sehingga sistem
pemerintahan parlementer yang dianut KRIS adalah tidak murni (quasi parlementer
cabinet).

Dalam KRIS 1949 juga tidak terdapat ketentuan yang tegas mengenai siapa pemegang
kedaulatan dalam negara RIS. Tetapi dalam KRIS 1949 tersebut secara implisit
disebutkan bahwa pemegang kedaulatan dalamnegara RIS bukan rakyat, melainkan
negara. Dengan kata lain, RIS menganut paham kedaulatan negara dan pelaksanaan
pemerintahan dilakukan oleh menteri-menteri sesuai dengan sistem pemerintahan
parlementer. Tugas-tugas yang menyangkut kepentingan umum dilaksanakan oleh
menteri dengan ketentuan harus dirundingkan terlebih dahulu dalam kabinet yang
didalamnya teradapat menteri-menteri lain dari beberapa partai. Mengingat berbagai
kebijaksanaan harus dirundingkan terlebih dahulu dalam sidang kabinet, maka dalam
pelaksanaannya sering timbul benturan kepentingan dikarenakan perbedaan
pandangan, sehingga sulit ditemukan jalan keluarnya. Kondisi ini menyebabkan
pemerintahan berjalan tidak stabil. Selain itu, kesulitan di bidang ekonomi dan politik
sulit dikendalikan oleh pemerintah dalam suasana sistem multi partai tersebut.

38