Page 40 - 1. Modul Wawasan kebangsaan dan Nilai BN

Pembentukan negara-negara bagian menimbulkan pertentangan dalam negara,
antara lain terjadi antara golongan federalis dan kaum republik. Struktur negara
federal tidak diterima oleh sebagian besar aliran-aliran politik yang sejak proklamasi
kemerdekaan 1945 menghendaki bentuk negara kesatuan. Pertentangan tersebut
berakhir dengan diadakannya persetujuan antara Negara RIS yang menghasilkan
perubahan kepada bentuk negara kesatuan berdasarkan UUDS 1950 pada tanggal 17
Agustus 1950.

Dari uraian yang dikemukakan diatas, maka tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan
rakyat Indonesia sesuai dengan amanah mukadimah KRIS tidak dapat terealisasi.
Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan yang berumur sekitar tiga bulan tersebut,
pemerintahan diwarnai dengan pertentangan mengenai bentuk negara Indonesia.
Administrasi negara tidak dapat menunjukkan peranan yang menonjol dalam upaya
menegakkan negara hukum kepada terciptanya masyarakat yang sejahtera, karena
pada masa itu aktivitas kenegaraan lebih banyak diwarnai oleh pertentangan politik
khususnya mengenai paham bentuk negara. Dengan demikian, menurut Marbun
(2001), meskipun KRIS 1949 menganut paham negara hukum dengan tujuan
menciptakan kesejahteraan rakyat, tetapi administrasi negara tidak memperoleh
tempat untuk mengambil posisi sebagai sarana hukum yang menjembatani

pemerintah sebagai adminsitratur negara yang bertugas menyelenggarakan
kesejahteraan umum dengan rakyat sebagai sarana dan tujuannya. Atau dapat
dikatakan bahwa dalam bidang administrasi negara telah terjadi kevakuman yang
disebabkan oleh adanya pergolakan dalam bidang politik sebagai usaha untuk
menuju terciptanya kembali bentuk negara kesatuan sebagaimana diamanatkan oleh
Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 19 Mei Tahun 1950 telah disepakati bersama untuk mewujudkan
kembali negara kesatuan dengan memberlakukan Undang-Undang Dasar
Sementara (UUDS) 1950. Dengan UU Federal No. 7 Tahun 1970, ditetapkanlah
UUDS 1950 berdasarkan pasal 190 KRIS 1950 untuk kemudian menjadi UUD Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 17 Agustus
Tahun 1950. Dalam Undang-Undang Dasar tersebut, tanpak bahwa pemegang
kekuasaan tertinggi dalam negara berada ditangan rakyat. Akan tetapi
pelaksanaannya dilaksanakan oleh 2 (dua) lembaga yaitu Pemerintah dan DPR.
Kekuasaan di bidang eksekutif tetap merupakan wewenang penuh pihak pemerintah.
Berbeda halnya dengan ketentuan dalam KRIS 1949 yang menyatakan bahwa
pemerintah adalah presiden dengan menteri-menteri, maka dalam UUDS 1950 tidak
terdapat ketentuan semacam itu.

39