Page 44 - 1. Modul Wawasan kebangsaan dan Nilai BN

Namun dalam alam modern-pun, semangat bersatu yang ditunjukkan oleh para
pendahulu bangsa terasa sangat kuat.

Jauh sebelum Indonesia mencapai kemerdekaannya, misalnya, para pemuda pada
tahun 1928 telah memiliki pandangan sangat visioner dengan mencita-citakan dan
mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang betbangsa dan bertanah air Indoensia,
serta berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada saat itu, jelas belum ada bahasa
persatuan. Jika pemilihan bahasa nasional didasarkan pada jumlah penduduk
terbanyak yang menggunakan bahasa daerah tertentu, maka bahasa Jawa-lah yang
akan terpilih. Namun kenyataannya, yang terpilih menjadi bahasa persatuan adalah
bahasa Melayu. Hal ini menunjukkan tidak adanya sentimen kesukuan atau egoisme
kedaerahan. Mereka telah berpikir dalam kerangka kepentingan nasional diatas
kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Dengan demikian, peristiwa Sumpah
Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 adalah inisiatif original dan sangat jenius yang
ditunjukkan oleh kalangan pemuda pada masa itu. Peristiwa inilah yang membentuk
dan merupakan kesatuan psikologis atau kejiwaan bangsa Indonesia.

Selain kesatuan kejiwaaan berupa Sumpah Pemuda tadi, bangsa Indonesia juga
terikat oleh kesatuan politik kenegaraan yang terbentuk dari pernyataan

kemerdekaan yang dibacakan Soekarno-Hatta atas nama rakyat Indonesia pada
tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itulah Indonesia secara resmi menjadi entitas
politik yang merdeka, berdaulat, dan berkedudukan sejajar dengan negara merdeka
lainnya.

Makna kesatuan selanjutnya adalah kesatuan geografis, teritorial atau kewilayahan.
Kesatuan kewilayahan ini ditandai oleh Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957
yang menjadi tonggak lahirnya konsep Wawasan Nusantara. Dengan adanya
Deklarasi Juanda tadi, maka batas laut teritorial Indonesia mengalami perluasan
dibanding batas teritorial sebelumnya yang tertuang dalam Territoriale Zee Maritiem
Kringen Ordonantie 1939 (Ordinasi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim)
peninggalan Belanda. Deklarasi Juanda ini kemudian pada tanggal 18 Februari 1960
dalam Undang-Undang No. 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia. Konsep
Wawasan Nusantara sendiri diakui dunia internasional pada tahun 1978, khususnya
pada Konferensi Hukum Laut di Geneva. Dan puncaknya, pada 10 Desember 1982
konsep Wawasan Nusantara diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut
Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau lebih dikenal dengan UNCLOS (United Nations
Convention on the Law of the Sea), yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang
No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS Dengan penegasan batas kedaulatan
secara kewilayahan ini, maka ide kesatuan Indonesia semakin jelas dan nyata.

43