Page 47 - 1. Modul Wawasan kebangsaan dan Nilai BN

sebaliknya. Demikian pula, suku Betawi dan Jakarta memiliki kepedulian untuk
melestarikan dan mengembangkan tradisi dan pranata sosial di suku Dayak di
Kalimantan, dan sebaliknya. Hubungan harmonis seperti ini berlaku pula untuk
seluruh suku bangsa di Indonesia. Ibarat tubuh manusia, jika lengan dicubit, maka
seluruh badanpun akan merasa sakit dan turut berempati karenanya.

Dengan demikian, Indonesia adalah melting pot atau tempat meleburnya berbagai
keragaman yang kemudian bertransformasi menjadi identitas baru yang lebih besar
bernama Indonesia. Indonesia adalah konstruksi masyarakat modern yang tersusun
dari kekayaan sejarah, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan ideologi yang tersebar di
bumi nusantara. Gerakan separatisme atau upaya-upaya kearah disintegrasi bangsa,
adalah sebuah tindakan ahistoris yang bertentangan dengan semangat persatuan dan
kesatuan tersebut.

Disamping kesatuan psikologis, politis, dan geografis diatas, penyelenggaraan
pembangunan nasional juga harus didukung oleh kesatuan visi. Artinya, ada
koherensi antara tujuan dan cita-cita nasional yang termaktub dalam Pembukaan
UUD 1945 dengan visi, misi, dan sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, hingga Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) baik tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, maka program-program
pembangunan di setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, pada
hakekatnya membentuk derap langkah yang serasi menuju kepada titik akhir yang
sama. Bahkan keberadaan lembaga politik, pelaku usaha sektor swasta, hingga
organisasi kemasyarakatan (civil society) sesungguhnya harus bermuara pada tujuan
dan cita-cita nasional tadi. Ini berarti pula bahwa pencapaian tujuan dan cita-cita
nasional bukanlah tanggungjawab dari seseorang atau instansi saja, melainkan setiap
warga negara, setiap pegawai/pejabat pemerintah, dan siapapun yang merasa
memiliki identitas ke-Indonesia-an dalam dirinya, wajib berkontribusi sekecil apapun
dalam upaya mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional.

D. Bentuk Negara Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagaimana disebutkan dalam Bab I, pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Ini berarti
bahwa Organisasi Pemerintahan Negara Republik Indonesia bersifat unitaris,
walaupun dalam penyelenggaraan pemerintahan kemudian terdesentralisasikan.

46