Page 19 - Modul Perundang-undangan LLAJ
P. 19

1.  Pejalan Kaki

                      Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu
                   lintas jalan. Hak dan kewajiban pejalan kaki dalam berlalu lintas
                   tercantum pada bagian keenam UU No. 22 Tahun 2009 Pasal
                   131 dan 132. Mari bersama-sama kita lihat bagaimana salah
                   satu  contoh  pemerintah  telah  melaksanakan  kewajiban-nya
                   dalam memberikan prasarana yang layak bagi pejalan kaki.


                                RUJUKAN BELAJAR
                                 Gunakan  gawai  Anda,  aktifkan  atau  install  QR
                                 reader,  kemudian  pidailah  QR  code  ini.  Lihatlah
                                 video  terkait  dengan  fasilitas  kota  menuju  ramah
                                 pejalan kaki.

                  Apabila QR code tersebut tidak dapat diakses, silahkan gunakan

                  tautan http://bit.ly/pejalankaki1

                      Dari video di atas dapat kita lihat bersama contoh dari fa-
                   silitas  pejalanan  kaki  yang  baik  dan  ramah  kepada  peng-
                   gunanya. Saat ini Pemerintah khususnya di banyak kota besar
                   di  Indonesia,  sedang  berusaha  memberikan  fasilitas  terbaik
                   kepada pengguna jalan, salah satunya adalah pejalan kaki.

                      Tapi  pada  kenya-
                   taannya,  fasilitas  ya-
                   ng  telah  disediakan
                   khusus  untuk  pejalan
                   kaki  sering  kali  diram-
                   pas  haknya  oleh  pe-
                   ngendara        sepeda
                   motor,  terutama  di
                   saat  jam  sibuk  dan
                   terjadi    kemacetan.
                   Hal ini tentunya dapat membahayakan para pengguna jalan,
                   dan juga pengendara sepeda motor tersebut. Oleh karena itu,









               6
                                                  Modul Perundang-Undangan LLAJ
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24