Page 58 - Merah Jambu Sampul Laporan Kegiatan Tahunan A4 Dokumen
P. 58

D. Uraian Materi

               Ibu hamil, ibu pascapersalinan dan bayi baru lahir merupakan kelompok rentan,
               terlebih  pada  saat  bencana.  Mereka  memiliki  kebutuhan  yang  berbeda,

               sehingga diperlukan penanganan yang tersendiri, misalnya untuk pemenuhan
               kebutuhan  gizi,  pemantauan  ibu  hamil  risiko  tinggi,  pemantauan  ibu  pasca-

               persalinan,  dll.  Pada  situasi  normal,  Angka  Kematian  Ibu  (AKI)  dan  Angka
               Kematian  Bayi  (AKB)  di  Indonesia  masih  tinggi  dan  jumlah  kematian  akan

               dapat  meningkat  pada  situasi  krisis  kesehatan  sehingga  upaya  mencegah
               meningkatnya  kesakitan  dan  kematian  maternal  dan  neonatal  harus  menjadi
               prioritas penting.

               Pada  situasi  krisis  kesehatan,  pelayanan  kesehatan  reproduksi  ada  kalanya
               tidak tersedia bahkan justru meningkat pada situasi bencana. Ibu hamil dapat

               melahirkan  sewaktu-waktu  dan  bisa  saja  terjadi  komplikasi,  sehingga
               membutuhkan  layanan  kesehatan  reproduksi  berkualitas.  Penanggung  jawab

               komponen maternal neonatal harus berkoordinasi untuk memastikan setiap ibu
               hamil,  ibu  melahirkan  dan  bayi  baru  lahir  mendapatkan  pelayanan  yang

               dibutuhkan.




                            Pengorganisasian Tim Siaga Kesehatan Reproduksi
                                        dalam Penanggulangan Bencana




               1.Pengorganisasian Badan Penanggulangan Bencana di Indonesia


                 Pembentukan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana menurut
                 UU No. 24 tahun 2007 dibagi dalam 3 tingkatan kewenangan sesuai dengan
                 susunan kepemerintahan, yaitu :

                     Pada  Tingkat  Nasional  dibentuk  Badan  Nasional  Penanggulangan
                     Bencana (BNPB).

                     Pada Tingkat Propinsi dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah
                     (BPBD) tingkat propinsi.

                     Pada Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Badan Penanggulangan Bencana
                     Daerah (BPBD) tingkat kabupaten/kota.











                                                                                                          52



        E-MODUL Bidan Siaga Bencana-Kesehatan Reproduksi
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63