Page 17 - BAB 4 Bahan Ajar Asuransi. Bank, Dan Koperasi Syariah kelas X
P. 17

Bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun

               1991. Inisiatif pendirian bank syariah ini dimulai sejak tahun 1990 ketika Majelis Ulama Indonesia
               (MUI)  membentuk  kelompok  kerja  untuk  mendirikan  Bank  Islam  di  Indonesia.  MUI

               menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada
               tanggal 18-20 Agustus 1990.


               Bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun
               1991. Inisiatif pendirian bank syariah ini dimulai sejak tahun 1990 ketika Majelis Ulama Indonesia

               (MUI)  membentuk  kelompok  kerja  untuk  mendirikan  Bank  Islam  di  Indonesia.  MUI

               menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada
               tanggal 18-20 Agustus 1990.


               Dan  hasil  dari  kinerja  Tim  Perbankan  MUI  inilah  yang  kemudian  melahirkan  bank  syariah  yang
               pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Nopember 1991 dan

               resmi beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992. Sejak saat itulah, kemudian dalam kurun waktu dua dekade
               pertumbuhan dan capaian dalam sistem keuangan syariah terjadi dengan begitu pesat. Baik dari aspek

               institusional, infrastruktur, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi

               masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah.

               3.  Dasar Hukum perbankan Syariah


               Regulasi  tentang  perbankan  syariah  di  Indonesia  diatur  dalam  UU  Nomor  7  Tahun  1992  tentang

               Perbankan, yang kemudian dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU
               Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.


               UU Nomor 7 Tahun 1992 lebih banyak mengatur tentang perbankan konvensional, sehingga tidak
               terlalu banyak pasal yang mengatur tentang perbankan syariah. Salah poin dari UU ini, yaitu pada

               pasal 1 butir (12) hanya menyebutkan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil
               (profit sharing) tetapi belum menyebutkan secara eksplisit tentang istilah bank syariah.


               Sesuai  dengan  perkembangannya,  kemudian  pada  tahun  1998  UU  Nomor  7  Tahun  1992  tentang

               Perbankan ini diamandemen dengan UU Nomor 10 Tahun 1998. Berbeda dengan UU sebelumnya,
               pada UU Nomor 10 Tahun 1998 ini mengatur secara jelas bahwa baik bank umum maupun Bank

               Perkreditan Rakyat (BPR) dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

               Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah perjanjian yang dilandaskan pada hukum Islam

               antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan dalam bentuk kegiatan usaha
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22