Page 16 - COVER LKJIP_Neat
P. 16
BAB I PENDAHULUAN
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintah
harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut
didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian
Kinerja.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mempunyai peranan
yang penting dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2020-2024. Dalam peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama
sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima
arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan
Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi
Ekonomi.
Untuk mendukung arahan serta visi misi Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian
Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas
dan fungsinya. Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi
Kementerian Hukum dan HAM harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang
dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM kearah yang lebih baik dan
kondusif.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan pembangunan hukum dan HAM yang
dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus
sejalan dengan kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang
dilaksanakan oleh lembaga lainnya. Agar pelaksanaan pembangunan pembangunan hukum
dan HAM terarah dan terkendali, Kementerian Hukum dan HAM telah menertibkan
L A P O R A N K I N E R J A L E M B A G A P E M A S Y A R A K A T A N P E R E M P U A N 13
J A M B I
