Page 44 - COVER LKJIP_Neat

pelayanan kesehatan dan perawatan lebih daripada kelompok

Narapidana/Tahanan.
Perlindungan terhadap kelompok rentan dan risiko tinggi dalam hal

kesehatan harus menjadi perhatian karena hak atas kesehatan merupakan salah
satu hak dasar dari Hak Asasi Manusia yang harus dipenuhi oleh negara tanpa

terkecuali walaupun sedang menjalani pidana di Lembaga
Pemasyarakatan/Rutan, hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang No. 12

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 4 bahwa setiap Narapidana berhak

atas pelayanan kesehatan dan makanan. Kebijakan internasional dalam
perlindungan bagi Narapidana/Tahanan juga mencakup beberapa aspek seperti

kesehatan diri, makanan dan layanan-layanan kesehatan.
Untuk itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menganggap penting

menetapkan kebijakan teknis berupa Standar Pelayanan dan Perawatan
Kesehatan bagi Kelompok Rentan dan Risti (selain TB dan HIV) di Lembaga

Pemasyarakatan dan Rutan yang akan diterapkan pada Lembaga Pemasyarakatan

dan Rutan di seluruh Indonesia. Standar pelayanan ini dapat digunakan bagi para
Petugas Pemasyarakatan untuk memenuhi hak atas kesehatan bagi Narapidana

dan Tahanan anak, wanita, lansia serta penderita penyakit risiko tinggi di

Lembaga Pemasyarakatan/Rutan.

1. Persentase Pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/
anak sesuai dengan standar

Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas merupakan
bentuk manifestasi tindak lanjut dari pemenuhan hak WBP dan Tahanan

sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan pada pasal 14 yang mengamanatkan bahwa
“setiap tahanan dan WBP berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan

makanan yang layak”.

L A P O R A N K I N E R J A L E M B A G A P E M A S Y A R A K A T A N P E R E M P U A N 41
J A M B I