Page 83 - COVER LKJIP_Neat

penurunan realisasi, tetapi kegiatan ini telah sesuai dengan target yang

telah ditetapkan pada tahun 2023.

d. Analisis

Adapun keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya
sinergitas dari semua pihak yaitu bagian registrasi dan bimkemas serta

petugas anggota jaga. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini

dikarenakan masih menunggu surat keputusan Menteri Hukum dan
HAM RI terkait remisi susulan yang telah diajukan. Adapun langkah

yang seharusnya dilakukan seharusnya yaitu perlu ditingkatkan kembali
Pemberian remisi ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Negara

bagi warga binaan terkait pemberian hak-hak narapidana. kemudian

masih terdapat narapidana yang tidak memenuhi persyaratan untuk
mendapatkan hak remisi pada saat batas waktu pengusulan remisi dan

terdapat WBP yang besaran remisi yang sudah didapatkan tidak sesuai
dengan besaran yang seharusnya hal ini dikarenakan pada batas waktu

pengusulan, Warga Binaan Pemasyarakatan tidak memenuhi

persyaratan seperti belum menjalani 6 bulan masa pidana masih
berstatus tahanan atau belum eksekusi pengadilan dank arena adanya

pencabutan Surat Keputusan Integrasi serta Warga Binaan
Pemasyarakatan melakukan pelanggaran berat yang dicatat dalam buku

Register F.

3. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi

Dalam hal pemberian layanan integrasi memanfaatkan tekhnologi dan
informasi dalam pengelolaan data informasi penghuni pemasyarakatan

berupa Sistem Database Pemasyarakatan atau dikenal sebagai SDP.
Berdasarkan UU nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemeritah Nomor

31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tahap akhir dari program pembinaan

L A P O R A N K I N E R J A L E M B A G A P E M A S Y A R A K A T A N P E R E M P U A N 80
J A M B I