Page 87 - COVER LKJIP_Neat
P. 87

indicator kinerja kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

                                              Kelas  IIB  Jambi.  Perjanjian  Kinerja  pada  Lembaga  Pemasyarakatan
                                              Perempuan Kelas IIB Jambi didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala

                                              Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Jambi.  Pada  tahun
                                              2023 kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dengan realisasi sebesar

                                              92%. Sehingga pada realisasi tahun 2023 ini telah melewati target telah
                                              ditetapkan pada tahun 2023 dan 2024.



                                           d.  Analisis

                                                 Adapun  keberhasilan  capaian  pada  tahun  2023  ini  dikarenakan
                                              adanya  sinergitas  dari  semua  pihak  yaitu  bagian  registrasi  dan

                                              bimkemas, Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan. Permasalahan dalam

                                              kegiatan ini yaitu masih terdapat narapidana yang mendapatkan hak
                                              integrasi melewati tanggal seharusnya dikarenakan pada batas waktu

                                              pengusulan,  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  tidak  memenuhi
                                              persyaratan  seperti  pencabutan  SK  integrasi  karena  melakukan

                                              pelanggaran berat yang dicatat dalam buku register F.


                                      4.    Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan

                                                 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 mengenai syarat dan tata
                                            cara  pelaksanaan  hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  Pada  pasal  9

                                            menyatakan  bahwa  setiap  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  wajib
                                            melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan

                                            Andikpas.  Setiap  Lapas  berkewajiban  untuk  menyediakan  petugas

                                            pendidikan dan pengajaran serta memfasilitasi kegiatan belajar mengajar
                                            kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Selanjutnya pada pasal

                                            10  ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  Kepala  Lapas  dalam  melaksanakan
                                            pendidikan  dan  pengajaran  terhadap  Narapidana  dan  Andikpas  dapat

                                            bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi




               L A P O R A N   K I N E R J A   L E M B A G A   P E M A S Y A R A K A T A N   P E R E M P U A N     84
                                                                                        J A M B I
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92