Page 26 - Modul Ajar Praktikum PPh Orang Pribadi dan E-SPT dengan Metode Project Based Learning

perpajakannya menggunakan NPWP Suami atau kepala keluarga. Berdasarkan PER-

04/2020, apabila istri memilih menggabungkan hak dan kewajiban perpajakannya
dengan suami, maka NPWP istri yang sebelumnya aktif dapat dihapus dan Nomor

Induk Kependudukan (NIK) akan dinonaktifkan sebagai NPWP. Penghapusan NPWP
istri dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke KPP terdaftar. Apabila istri

sudah menggabungkan NPWP dengan suami, maka pemenuhan hak dan kewajiban

perpajakannya akan digabung dengan suami. Begitupula dalam hal pengisian dan
pelaporan SPT Tahunan. Kewajiban pengisian dan pelaporan SPT Tahunan dilakukan

oleh suami. Dalam hal perhitungan penghasilan, bagi seorang istri yang NPWP
digabung dengan suami maka penghasilan atau kerugian istri dianggap sebagai

penghasilan atau kerugian suaminya. Atas dasar tersebut maka penghasilan suami dan

istri dapat digabungkan.
Namun, apabila penghasilan istri diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah

dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha
atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya maka penghasilan suami

istri tidak digabungkan. Penghasilan yang diterima oleh istri dan telah dipotong pajak
akan masuk ke dalam pengenaan pajak yang bersifat final.

2) HB (Hidup Berpisah)

penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena suami-istri telah hidup
berpisah berdasarkan Keputusan hakim. Berdasarkan PP 50/2022, disebutkan bahwa

tidak termasuk dalam pengertian hidup terpisah adalah suami istri yang hidup terpisah
antara lain karena tugas, pekerjaan, atau usaha. Status suami-istri yang hidup berpisah

merupakan status bagi suami-istri yang berpisah berdasarkan putusan hakim

(bercerai). Dalam hal suami-istri dengan status HB, maka suami-istri wajib memenuhi
hak dan kewajiban perpajakannya secara masing-masing. Adapun, perhitungan pajak

penghasilan bagi suami-istri berstatus HB dihitung secara terpisah atau masing-
masing.

3) PH (Pisah Harta)

penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara
tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

Berdasarkan SE 29/2010, suami-istri dengan status PH harus menjalankan pemenuhan
hak dan kewajiban perpajakannya secara masing-masing. Suami-istri yang berstatus

PH memiliki NPWP masing-masing. Penghitungan pajak penghasilan bagi suami istri

22