Page 27 - Modul Ajar Praktikum PPh Orang Pribadi dan E-SPT dengan Metode Project Based Learning

dengan status PH berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-istri.

Selanjutnya, dihitung secara proporsional.
4) MT (Memilih Terpisah)

Penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh istri
yang memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Berdasarkan

SE 29/2010, suami-istri dengan status MT harus menjalankan pemenuhan hak dan

kewajiban perpajakannya secara masing-masing. Suami-istri yang berstatus MT
memiliki NPWP masing-masing. Penghitungan pajak penghasilan bagi suami istri

dengan status PH berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-istri.
Selanjutnya, dihitung secara proporsional.

2. TARIF PAJAK PENGHASILAN
Tarif yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai adalah sesuai

tarif progresif pada Pasal 17 UU PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.

Lapisan Penghasilan Tarif

Rp 0 – Rp60.000.000 5%
>Rp60.000.000 – Rp250.000.000 15%

>Rp250.000.000 – Rp500.000.000 25%
>Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000 30%

>Rp5.000.000.000 35%

Dalam hal penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif yang dikenakan 20%
lebih tinggi dari tarif umum yang berlaku. Namun, sesuai Pengumuman Direktur Jenderal

Pajak Nomor PENG-6/PJ.09/2024, dalam aplikasi e-Bupot 21/26, meskipun tanpa NPWP

sepanjang penerima penghasilan memberikan NIK, tarif 20% lebih tinggi tidak berlaku.
Baca pembahasan lengkapnya disini: NIK Valid, Tarif Lebih Tinggi Tidak Berlaku.

3. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 dan Pasal 7 ayat 1 UU PPh s.t.d.t.d UU No.
7 Tahun 2021, pengurangan PTKP bagi orang pribadi wajib pajak dalam negeri. Besaran

PTKP Per tahun adalah

Status PTKP
Wajib pajak orang pribadi Rp 54.000.000

23