Page 25 - Modul Ajar Praktikum PPh Orang Pribadi dan E-SPT dengan Metode Project Based Learning

BAB II

PENGGABUNGAN PENGHASILAN, TARIF DAN PTKP

1. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI-ISTRI
Pasal 8 ayat 1 dan 4 UU PPh menjelaskan bahwa pada dasarnya keluarga merupakan suatu

kesatuan ekonomis, penghasilan suami, istri, dan anak yang belum dewasa merupakan satu

kesatuan dan yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban perpajakan adalah
kepala keluarga. Keadaan yang menentukan adalah keadaan pada awal tahun, yaitu tanggal

1 Januari. Jika pada awal tahun Wanita sudah kawin maka penghasilan atau kerugian
Wanita tersebut digabungkan dengan dengan penghasilan atau kerugian suami.Selanjutnya

pasal 8 UU PPh juga mengatur hal-hal yang menyimpang dari kondisi umum, yaitu: Istri

yang memperoleh atau menerima penghasilan semata-mata dari satu pemberi kerja yang
sudah dipotong PPh pasal 21 dianggap sudah dikenakan pajak bersifat final dengan

ketentuan sebagai berikut:
- Penghasilan tersebut semata-mata dari satu pemberi kerja; dan

- Pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami
atau anggota keluarga lainnya.

Gambar 1. Pelaporan Penghasilan Istri

Berdasarkan Lampiran I PER 19 Tahun 2014 terdapat empat status kewajiban perpajakan
suami istri, yaitu:

1) KK (Kepala Keluarga)

suami-istri tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakan secara terpisah. Istri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban

perpajakannya menggunakan NPWP Suami atau kepala keluarga. Berdasarkan PER-

21