Page 26 - Modul Ajar Praktikum PPh Orang Pribadi dan E-SPT dengan Metode Project Based Learning

04/2020, apabila istri memilih menggabungkan hak dan kewajiban perpajakannya

dengan suami, maka NPWP istri yang sebelumnya aktif dapat dihapus dan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) akan dinonaktifkan sebagai NPWP. Penghapusan NPWP

istri dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke KPP terdaftar. Apabila istri
sudah menggabungkan NPWP dengan suami, maka pemenuhan hak dan kewajiban

perpajakannya akan digabung dengan suami. Begitu pula dalam hal pengisian dan

pelaporan SPT Tahunan. Kewajiban pengisian dan pelaporan SPT Tahunan dilakukan
oleh suami. Dalam hal perhitungan penghasilan, bagi seorang istri yang NPWP

digabung dengan suami maka penghasilan atau kerugian istri dianggap sebagai
penghasilan atau kerugian suaminya. Atas dasar tersebut maka penghasilan suami dan

istri dapat digabungkan.

Namun, apabila penghasilan istri diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah
dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha

atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya maka penghasilan suami
istri tidak digabungkan. Penghasilan yang diterima oleh istri dan telah dipotong pajak

akan masuk ke dalam pengenaan pajak yang bersifat final.
2) HB (Hidup Berpisah)

penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena suami-istri telah hidup

berpisah berdasarkan Keputusan hakim. Berdasarkan PP 50/2022, disebutkan bahwa
tidak termasuk dalam pengertian hidup terpisah adalah suami istri yang hidup terpisah

antara lain karena tugas, pekerjaan, atau usaha. Status suami-istri yang hidup berpisah
merupakan status bagi suami-istri yang berpisah berdasarkan putusan hakim

(bercerai). Dalam hal suami-istri dengan status HB, maka suami-istri wajib memenuhi

hak dan kewajiban perpajakannya secara masing-masing. Adapun, perhitungan pajak
penghasilan bagi suami-istri berstatus HB dihitung secara terpisah atau masing-

masing.
3) PH (Pisah Harta)

penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara

tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
Berdasarkan SE 29/2010, suami-istri dengan status PH harus menjalankan pemenuhan

hak dan kewajiban perpajakannya secara masing-masing. Suami-istri yang berstatus
PH memiliki NPWP masing-masing. Penghitungan pajak penghasilan bagi suami istri

dengan status PH berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-istri.
Selanjutnya, dihitung secara proporsional.

22