Page 11 - RAP2020

 Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN

dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi,

evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
 Pelaksanaan mediasi;

 Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;

 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan
Negeri;

Berdasarkan pasal 73 Kepaniteraan di Pengadilan Negeri

Palangka Raya, terdiri atas:
 Panitera Muda Perdata yang mempunyai tugas melaksanakan

administrasi perkara di bidang perdata;
 Panitera Muda Pidana yang mempunyai tugas melaksanakan

administrasi perkara di bidang pidana;
 Panitera Muda Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara,

penataan arsip perkara serta pelaporan;

2. Kesekretariatan
Pasal 287 dan 288 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan mengatur tentang Kesekretariatan Pengadilan Negeri

Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan

di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya
manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan

Negeri.

Pasal 287 menjabarkan dalam hal melaksanakan tugas
tersebut, Kesekretariatan menyelenggarakan fungsi :

 penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program
dan anggaran;

 pelaksanaan urusan kepegawaian;

Rancangan Aksi Perubahan| Membangun si-ELMO (Sistem Elektronik Monitoring) 11
menuju peningkatan kinerja pengawasan Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri
Palangka Raya