Page 16 - RAP2020

3. Inovasi Pelayanan Publik

Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri
Palangka Raya adalah penggunaan Aplikasi S-Kum yang berguna

untuk menghitung uang panjar perkara secara mandiri dan melakukan
pembayaran biaya panjar melalui mesin EDC dari Bank BTN yang

telah disiapkan. Selain itu disediakan mesin antrian untuk pelayanan

PTSP+, Aplikasi Survey Kepuasaan Masyarakat , Aplikasi Penilaian
Persepsi Korupsi yang semuanya sudah secara Elektronik.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara
Elektronik Jouncto Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 4 Tahun 2019

tentang kewajiban pendaftaran perkara melalui ecourt, dengan
diberlakukannya kewajiban untuk melakukan pendaftaran perkara

perdata melalui Aplikasi e-court Mahkamah Agung untuk Advokat
yang telah diverifikasi sebagai Pengguna Terdaftar dan berdasarkan

Keputusan Dirjen Badilum Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang

pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+) dan
Surat Keterangan Elektronik (eraterang) bagi seluruh masyarakat

yang mengajukan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di
Pengadilan dan juga Aplikasi persidangan secara Elektronik atau

E-Litigasi.
Di samping itu ada Aplikasi Siwas Sistem Informasi Pengawasan

Mahkamah Agung Republik Indonesia disingkat SIWAS adalah

aplikasi Pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan
Mahkamah Agung. Siwas ditujukan untuk anda yang memiliki

informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi

pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik
Indonesia atau Peradilan di bawahnya.

4. Permasalahan Organisasi
Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku

negatif yang ditunjukan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku

Rancangan Aksi Perubahan| Membangun si-ELMO (Sistem Elektronik Monitoring) 16
menuju peningkatan kinerja pengawasan Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri
Palangka Raya