Page 17 - RAP2020

ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi, Perilaku yang sudah

menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit,
tidak inovatif, tidak peka, inkosisten, malas, feodal dan lainnya.

Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada
perubahan mental aparatur. Perubahan mental model/perilaku

aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif

yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel,
sefektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang

berkualitas.

Permasalahan bagi sebuah organisasi adalah sebuah
keniscayaan, begitu juga dengan Pengadilan Negeri Palangka Raya

yang senantiasa berjibaku dengan permasalahan seperti kekurangan
sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, hal ini

dapat dilihat dari banyaknya rangkap pekerjaan yang dilakukan oleh
satu orang pegawai,, kurang optimalnya pelayanan kepada publik

yang disebabkan karena sistem informasi yang masih manual, dan

belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi, manajemen
pengelolaan arsip baik untuk arsip statis maupun arsip dinamis belum

sepenuhnya dilakukan secara digital sehingga berpengaruh terhadap
semakin sempitnya ruang arsip serta kesulitan dalam hal pencarian

berkas juga kebutuhan akan penyediaan sarana dan prasarana
penunjang seperti rak arsip, box file menjadi semakin besar tanpa

diimbangi dengan ketersediaan anggaran, kemudian lemahnya sistem

monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan khususnya dalam hal
pelayanan/pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang

kurang mampu, sehingga pelayanan kepada masyarakat pun menjadi

kurang optimal. Petugas yang mengawasi dan melaporkan
pelaksanaan realisasi pelayanan posbakum hanya menerima laporan

sepihak dari petugas piket Lembaga Bantuan Hukum yang ditunjuk,
sehingga petugas pada Kepaniteraan Hukum tidak bisa melakukan

cek dan ricek kesesuaian atas pelayanan posbakum yang diberikan

Rancangan Aksi Perubahan| Membangun si-ELMO (Sistem Elektronik Monitoring) 17
menuju peningkatan kinerja pengawasan Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri
Palangka Raya