Page 113 - Perjuangan dan Harapan Transformasi Semenanjung Doberai PBD
P. 113
menyangkut hak-hak politik seperti DPR, MRP, DPR Otsus,
DPR Provinsi maupun kabupaten/kota harus didominasi oleh
suku asli.
Posisi-posisi tersebut janganlah dirampas oleh masyarakat
Papua yang lain. Misalnya Kota Sorong, suku aslinya adalah
Moi, punya hak mulai dari DPRK, DPR Otsus. Itu orang Moi
saja yang bertarung di situ. Jadi orang Papua sendiri harus
saling menghormati dan menghargai sesama orang Papua di
atas tanahnya sendiri.
Untuk masyarakat nusantara, saya harap agar senantiasa
menghargai hak-hak orang Papua. Begitu juga sebaliknya,
orang Papua harus menghargai suku-suku asli di setiap tanah
adat di wilayah adat tanah Papua.
Sebab, Papua masing-masing punya wilayah adat dan
setiap marga punya tanah adat. Sehingga mereka yang punya
wilayah adat harus diberi ruang dalam politik demokrasi dan
pemerintahan di era Otsus.
Namun, perlu dipahami bahwa hal-hal itu juga harus
dibedakan rezimnya, apakah itu Otsus, Pemilu, maupun Pilkada.
Jika Otsus, maka yang berlaku untuk Otsus kebijakannya,
yang Pilkada maka berlaku untuk Pilkada, demikian juga yang
Pemilu. Masing-masing punya rujukan undang-undangnya.
Yuk, kita hargai proses demokrasi yang sedang
berlangsung di atas tanah Moi maupun di tanah Papua pada
101
