Page 30 - Perjuangan dan Harapan Transformasi Semenanjung Doberai PBD
P. 30
Dia mengatakan bahwa faktor utama yang membuat rakyat
Papua tidak percaya kepada kebijakan-kebijakan pusat adalah
karena pemerintah pusat terlalu sewenang-wenang mengambil
alih kewenangan provinsi dalam konteks otonomi khusus.
Selain itu rencana pemekaran atau pembentukan DOB
dinilai mengesampingkan kekuatan wewenang daerah karena
tidak melibatkan DPRP dan Majelis Rakyat Papua. Sesuai
ketentuan Pasal 76 Otsus, pemekaran Papua menjadi provinsi-
provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP.
Pro dan kontra yang bergulir tidak menyurutkan Tim
deklarator untuk terus bergerak, berusaha mencari solusi yang
tepat dengan mengacu pada UU Otsus No 21 Tahun 2001,
agar Papua Barat Daya benar-benar berwujud nyata. Seperti
layaknya sebuah perjuangan membutuhkan pengorbanan yang
tak sedikit, pengorbanan waktu, tenaga, dan harta menjadi
sebuah konsekuensi yang dialami tim deklarator pemekaran.
Akan tetapi mereka tidak pernah lelah untuk mengejar
mimpi yang sudah dimulai. Mimpi tentang sebuah provinsi
yang memiliki potensi besar, dipimpin anak negeri yang mampu
membawa perubahan pesat, bak melesatkan anak panah di
setiap jengkal jejak yang ingin dituju.
Mereka terus memproses tanpa kenal lelah hingga terbitnya
Surat Presiden (Surpres) tentang 65 rancangan undang-undang
(RUU) tentang pembentukan provinsi, kabupaten/kota. Saat itu
18
