Page 32 - Perjuangan dan Harapan Transformasi Semenanjung Doberai PBD
P. 32
Tim tersebut lalu disahkan dalam SK Gubernur Nomor
120.1/74/74/2018 tanggal 10 April 2018. Setelah tim terbentuk,
para anggotanya yang terdiri dari kepala daerah se-Sorong Raya
tersebut langsung gercep (gerak-cepat) melaksanakan tugas,
yakni percepatan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
Kemudian pada tahun 2019, tepatnya tanggal 10
September, Presiden Joko Widodo mendengarkan aspirasi
rakyat Papua yang diwakili oleh 61 tokoh masyarakat dari
Papua dan papua Barat. Presiden menerima kedatangan mereka
di Istana Negara Jakarta yang mengeluarkan isi hati terdalam
mereka akan kerinduan terbentuknya DOB Provinsi Papua
Barat Daya.
Pertemuan itu membuahkan hasil gemilang yang membuat
hati rakyat Papua tersenyum cemerlang. Akhirnya pemerintah
bersama DPR RI dan DPD RI melakukan perubahan atas UU
Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi
Papua dengan UU Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan
kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001. Dengan UU ini, maka
pembentukan provinsi baru di Papua dan Papua Barat memiliki
landasan hukum yang kuat.
Dan segenap perjuangan berdarah-darah itu pun
membuahkan hasil ketika pada tanggal 17 November 2022
DPR RI akhirnya menyetujui RUU DOB Papua Barat Daya
menjadi undang-undang, kemudian disahkan menjadi UU oleh
Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Desember 2022 menjadi
20
