Page 100 - Kelas X PPKn BS press

5) Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan
dan pedesaan. Misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada
penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan.
6) Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan
undang-undang (RUU).
7) Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam
menjalin kerja sama di segala bidang untuk kemajuan bangsa.

Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan
beberapa persyaratan sebagai berikut.
a) Mewujudkan eisiensi dalam menajemen pada sektor publik, antara

lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di
lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi
administrasi pemerintah.
b) Terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
c) Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-
undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang
baik.
d) Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap
berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah
maupun dari elemen swasta serta LSM.
e) Adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya,
sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (rights to information)
keputusan pemerintah terjamin.

Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan
yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya
tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata

pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat.

Tugas Mandiri 3.3

Carilah di internet atau sumber lain bersama kelompok kalian tentang ciri-ciri
tata kelola pemerintah yang baik.

88 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK