Page 104 - Kelas X PPKn BS press
P. 104

Dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung siswa dapat menyampai-
                      kan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang ditujukan
                      kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan. Cara lain yang bisa
                      ditempuh adalah dengan membuat artikel yang berisikan aspirasi siswa
                      yang dimuat di majalah dinding, buletin sekolah, dan sebagainya.
                         Supaya perilaku politik yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik
                      yang sesuai aturan, maka setiap siswa harus memperhatikan ketentuan-
                      ketentuan atau norma-norma sebagai berikut.
                       1) Pancasila.
                       2)  Undang-Undang Dasar RI 1945.
                       3) Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang          Kemerdekaan

                         Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
                       4)  Tata tertib siswa, dan sebagainya.



                    b. Di Lingkungan Masyarakat
                         Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung
                      dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan sebagai
                      berikut.
                       1)  Forum warga.
                       2) Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat dan
                         sebagainya.
                       3) Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran
                         rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD dan
                         sebagainya.

                         Warga   masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang
                      mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian
                      pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis melalui lembaga

                      perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah dan
                      sebagainya. Agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan
                      aturan dan norma-norma sebagai berikut.
                       1)  Pancasila dan UUD RI 1945.
                       2)  Peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya undang-undang
                         HAM, undang-undang parpai politik dan sebagainya.






                 92    Kelas X SMA/MA/SMK/MAK
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109