Page 144 - Kelas X PPKn BS press
P. 144
Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan
keuangan daerah, yaitu bahwa kepala daerah (gubernur/bupati/wali
kota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan
bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari
kekuasaan pemerintahan daerah.
Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan
sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat
perangkat daerah. Dengan demikian, pengaturan pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan
pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam undang-undang mengenai
pemerintahan daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-
sumber keuangan berikut.
1. Pendapatan Asli Daerah ( PAD), yang meliputi hasil pajak daerah, hasil
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
dan lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum,
dan dana alokasi khusus.
3. Pendapatan daerah lain yang sah.
Sumber: www.bisnis-jabar.com
Gambar 4.10 Tempat rekreasi dan bermain keluarga di suatu wilayah kota atau
kabupaten menjadi sumber pendapatan daerah yang sah. Hasilnya pun dirasakan
oleh masyarakat di wilayah tersebut.
132 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK