Page 144 - Kelas X PPKn BS press
P. 144

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan
                       keuangan daerah, yaitu bahwa kepala daerah (gubernur/bupati/wali
                       kota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan
                       bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari
                       kekuasaan pemerintahan daerah.
                          Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan
                       sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat
                       perangkat daerah. Dengan demikian, pengaturan pengelolaan dan
                       pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan
                       pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam undang-undang mengenai
                       pemerintahan daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-

                       sumber keuangan berikut.
                       1. Pendapatan Asli Daerah ( PAD), yang meliputi hasil pajak daerah, hasil
                         retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
                         dan lain-lain PAD yang sah.
                       2.  Dana Perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum,
                         dan dana alokasi khusus.
                       3.  Pendapatan daerah lain yang sah.





















                       Sumber: www.bisnis-jabar.com
                       Gambar 4.10 Tempat rekreasi dan bermain keluarga di suatu wilayah kota atau
                       kabupaten menjadi sumber pendapatan daerah yang sah. Hasilnya pun dirasakan
                       oleh masyarakat di wilayah tersebut.












                 132   Kelas X SMA/MA/SMK/MAK
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149