Page 149 - Kelas X PPKn BS press
P. 149

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi,
                         kabupaten atau kota     merupakan urusan dalam skala provinsi yang
                         meliputi 16 urusan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan
                         meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
                         meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan,
                         dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
                            Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
                         memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan
                         daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang,
                         keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber
                         daya lainnya. Hubungan tersebut dan menimbulkan hubungan administrasi

                         dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.




                    Tugas Mandiri 4.4


                       Untuk lebih memahami penguasaan materi tentang hubungan pemerintah
                    daerah dan pemerintah pusat, diskusikan dengan teman satu kelompok tentang
                    hal-hal berikut.



                                  Tabel 4.6. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah


                     No       Hubungan                     Rumusan Hasil Diskusi


                                                 ..............................................................................................

                                                 ..............................................................................................
                          Makna Hubungan
                     1                           ..............................................................................................
                          Struktural
                                                 ..............................................................................................

                                                 ..............................................................................................














                                                     Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  137
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154