Page 22 - Kelas X PPKn BS press
P. 22

No    Nama Lembaga Negara        Dasar Hukum       Tugas dan Wewenang



                   7.  Komisi Yudisial


                       Badan Pemeriksa
                   8.
                       Keuangan





                 B. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia

                   dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

                    1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia
                         Dari uraian sebelumnya kalian tentunya sudah memahami bahwa sistem
                      pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan
                      presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat,
                      karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.
                      Dengan demikian, seorang Presiden mempunyai kewenangan yang sangat
                      banyak. Coba kalian perhatikan tabel berikut ini!


                                                  Tabel 1.1
                               Kewenangan Presiden Republik Indonesia Menurut
                                  UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945


                                                         Kewenangan Presiden Republik
                    Kewenangan Presiden Republik
                                                            Indonesia sebagai Kepala
                   Indonesia sebagai Kepala Negara
                                                                  Pemerintahan

                  a.  Memegang kekuasaan yang          a.  Memegang kekuasaan
                     tertinggi atas Angkatan Darat,       pemerintahan (Pasal 4 ayat 1).
                     Angkatan Laut, dan Angkatan       b.  Mengajukan Rancangan Undang
                     Udara (Pasal 10).
                                                          Undang kepada DPR (Pasal 5 ayat
                  b.  Menyatakan perang, membuat          1).
                     perdamaian dan perjanjian         c.  Menetapkan Peraturan
                     dengan negara lain dengan            Pemerintah (Pasal 5 ayat 2).
                     persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 1).





                 10    Kelas X SMA/MA/SMK/MAK
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27